Global & Indonesian Hot 🔥Topic

Tri Rismaharini mantan Walikota Surabaya yang menggantikan Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial ini yang biasanya disapa dengan sebutan Bu Risma dalam keterangan persnya pada Sabtu 17 Juli 2021 malam menyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial atau Bansos sudah disalurkan sejak awal Juli 2021. Menurut Risma Menteri Sosial bahwa Bansos yang diberikan pemerintah pusat antara lain berupa  Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), maupun Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT).  Tri Rismaharini ketika diumumkan sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada 22 Desember 2020 (sumsel.suara.com) Sebagaimana dilaporkan laman setkab.go.id (18/7/2021)  Mensos juga menyampaikan bahwa Kementerian Sosial juga menggelar dapur umum yang memberikan bantuan makanan bergizi bagi tenaga kesehatan (nakes) hingga masyarakat umum. Dalam keterangan pers yang disampaikan secara virtual itu Mensos menerangkan bahwa,  “Perlu kami sampaikan, bahwa untuk P

  Ratusan negara di dunia terkena dampak serius dari virus Corona atau Covid-19 yang telah bermutasi dalam berbagai varian. Virus ini sangat berbahaya. Karena itu protokol kesehatan selalu diingatkan untuk dilaksanakan oleh warga, baik oleh pakar kesehatan maupun para pemimpin dunia, termasuk oleh Presiden Joko Widodo.  Gerakan vaksinasi Covid-19 juga semakin digencarkan pelaksanaannya agar herd immunity atau kekebalan komunitas (warga) segera terwujud. Selain protokol kesehatan dan gerakan vaksinasi, pemerintah Indonesia sejak 3 Juli 2021 juga mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat Mikro untuk wilayah Jawa dan Bali. Aturan ini juga diperluas untuk wilayah luar Bali dan Jawa, sehingga mobilitas warga bisa dikurangi agar virus Corona tidak menular lebih lebih luas.  Kalau di Indonesia diberlakukan PPKM Darurat, maka di negara-negara lain memiliki kebijakan yang tidak jauh berbeda dengan PPKM ini, misalnya Australia, Singapura melakukan lockdown untuk mencegah penularan Covid-19 yang membah

Berbagai media online, koran, televisi dan radio setiap hari mengabarkan tentang naiknya kasus Covid-19. Global pandemi yang diakibatkan oleh virus Corona berdampak serius terhadap warga dunia dan Indonesia. Untuk mencegah penularan Covid-19 yang telah bermutasi dalam berbagai varian ini, Presiden Joko Widodo telah mengambil kebijakan PPKM Darurat Mikro Jawa dan Bali, dan mulai 12 Juli 2021 juga diberlakukan di luar Bali dan Jawa.   Dr. Reisa Broto Asmoro yang merupakan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dan sekaligus Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 ini menyatakan bahwa harus ada tindakan nyata untuk mengatasi lonjakan virus Corona di Indonesia. Presiden Joko Widodo didampingi Dokter Reisa Broto Asmoro ketika press conference setelah Presiden Jokowi disuntik vaksin Covid-19 di Istana Kepresidenan  (progresnews.id)   Sebagaimana dilaporkan situs berita online CNNINdonesia.com (11/7/2021) pada hari Sabtu 10 Juli 2021 dr. Reisa yang cantik ini mengatakan bahwa, "Tentu ada rasa wa

Sudah banyak pakar virus yang mengatakan bahwa Covid-19 adalah sangat membahayakan kesehatan dan mengancam nyawa manusia, apalagi setelah varian baru muncul. Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memberlakukan PPKM Darurat di Jawa dan Bali, bahkan mulai 12 Juli 2021 akan berlaku di luar Bali dan Jawa.  Meskipun demikian pemerintah sudah melaksanakan apa yang disebut protokol kesehatan di seluruh Indonesia untuk menangani masalah virus Corona ini agar tidak semakin meluas, termasuk di Makassar Sulawesi Selatan. Namun yang sangat disayangkan karena ada 30 pejabat di Kota Makassar yang membangkang dan enggan menangani kasus Covid-19 di wilayah mereka.  Terkait masalah serius ini 30 pejabat eselon tiga dan empat di kota Makassar telah dicopot dari jabatannya, yang terdiri dari camat dan lurah.  Danny Pomanto Walikota Makassar (sonora.id) Menurut laporan situs berita online CNNIndonesia.com (10/7/2021) Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto, Wali Kota Makassar menjelaskan bahwa telah

  Covid-19 atau virus Corona adalah nyata. Karena itu Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kebijakan penting Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau lebih dikenal dengan sebutan PPKM Darurat. Setelah diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali, akhirnya daerah di luar Bali dan Jawa juga dilaksanakan PPKM Darurat ini.  Dilansir dari HUMAS KEMENKO PEREKONOMIAN Pemerintah memutuskan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di 15 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali.   Sebagaimana dikutip dari setkab.go.id (9/7/2021) PPKM Darurat di luar Jawa dan Bali itu disampaikan secara virtual oleh Airlangga Hartato Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam Keterangan Pers PPKM Darurat Luar Jawa-Bali, pada hari Jumat (09/07/2021). Airlangga Hartato Menko Perekonomian (setkab.go.id)   Airlangga Hartato menyatakan bahwa, “Pengaturan ini mulai berlaku pada 12 Juli 2

Ancaman Covid-19 yang terjadi di Malaysia telah menimbulkan gerakan kampanye kibar Bendera Putih. Hal ini terkait lockdown yang kembali diberlakukan di negara tetangga Indonesia dan Singapura ini. Seperti PPKM Darurat Mikro yang diberlakukan oleh Presiden Jokowi, apa yang dilakukan pemerintah Malaysia juga untuk menghambat meluasnya penularan virus Corona.  Lalu apa kaitan Nasi Lemak dengan Bendera Putih? Apakah warga Malaysia sudah menyerah dalam menghadapi serbuan virus Corona yang berbahaya ini?  Warga Malaysia sedang memasang Bendera Putih di depan rumahnya (news.okezone.com) Kampanye bendera putih ini dimulai akhir Juli 2021 lalu ketika Malaysia berencana untuk menerapkan lockdown yang lebih ketat daripada sebelumnya.  Menurut laporan CNNIndonesia.com (6/7/2021) yang dilansir dari Malay Mail , sejumlah warganet Malaysia menggemakan kampanye kibar Bendera Putih sebagai pertanda kalau ada di antara warga yang membutuhkan bantuan di masa sulit akibat ketatnya peraturan lockdown di

Pada beberapa acara hiburan di televisi sering terlihat para public figure, artis atau presenter yang hanya memakai masker. Dari aspek entertainment tentu bisa difahami. Pengarah acara ingin para penonton bisa lebih leluasa memandang kecantikan atau betapa tampannya mereka di layar kaca. Mungkin anda juga pernah melihat orang hanya mengenakan face shield tanpa masker di luar ruang.  Ternyata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa face shield memang membantu mencegah penularan virus Covid-19, namun kita harus tetap memakai masker. Begitu pula  goggles yang biasanya digunakan untuk melindungi area mata si pengguna, ternyata tidak efektif memproteksi area mulut dan hidung dari droplet. Lindungi diri kita dari paparan Covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan dengan benar (merdeka.com) Selain itu WHO juga menekankan betapa pentingnya untuk menjaga jarak dan sering mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. Lalu kenapa tetap harus memakai masker padahal sudah mengenakan f

Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2021 telah mengumumkan  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa - Bali, dan sudah berlaku mulai Sabtu, 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Penerapan PPKM ini mengakibatkan terjadinya pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Para karyawan pun bekerja dari rumah atau WFH 100 persen untuk sektor non esensial.  Dengan pembatasan tersebut sebagian warga akan mengalami kesulitan secara ekonomi. Oleh karena itu dalam penerapan PPKM Mikro Darurat ini Presiden Jokowi memberikan beberapa bantuan untuk masyarakat yang terdampak selama berlakunya kebijakan PPKM ini.  Menurut laporan situs berita CNNIndonesia.com (3/7/2021) bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk warga selama PPKM Darurat ini adalah sebagai berikut:  1. Warga diberikan Diskon Listrik Rumah Tangga. Meskipun diskon listrik ini seharusnya berakhir pada Juni lalu, namun Sri Mulyani, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa karena adanya PPKM ini diskon diperpanjang hing

Setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan diberlakukannya  kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mulai berlaku 3 Juli 2021, Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi (Menko Marves) juga menjelaskan tentang akan diberlakukannya sanksi terhadap kepala daerah yang menjalankan aturan PPKM yang merupakan kebijakan nasional.  Sanksi yang dimaksud oleh Luhut adalah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 15/2021 tentang Pemberlakuan PPKM Darurat Mikro Jawa-Bali. Diktum Inmendagri itu menyebutkan, "Dalam hal gubernur, bupati dan wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam instruksi menteri ini, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". Asep Warlan Yusuf, Guru Besar Universitas Parahyangan

  Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2021 telah mengumumkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali yang akan dilaksanakan sangat ketat untuk menekan laju penularan Covid-19. Penjelasan rinci tentang pelaksanaan PPKM ini diterangkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang ditunjuk sebagai Komandan untuk PPKM Jawa – Bali.   Penjelasan Luhut tersebut juga dilanjutkan oleh Menteri Kesehatan Budi Kusnadi Sadikin. Pelaksanaan PPKM ini akan didukung penuh oleh Polri dan TNI. Selain dirinci tentang aturan PPKM Luhut juga menegaskan bahwa kepala daerah yang melanggar ketentuan PPKM darurat bakal dikenai sanksi. Presiden Jokowi didampingi Luhut Binsar Panjaitan sebelum Covid-19 (medan.tribunnews.com)   Ketika mengumumkan PPKM melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi menegaskan bahwa, keputusan tersebut sebelumnya dilakukan diskusi dengan menteri hingga para ahli. Kemudi