Global & Indonesian Hot 🔥Topic

Adi Prayitno Direktur Eksekutif  Parameter Politik Indonesia mengungkapkan bahwa survey yang dilakukan oleh lembaganya pada akhir Mei 2021 menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) masih memimpin dengan 22,1 persen, disusul Partai Gerindra dengan 11,9 persen, kemudian Partai Golkar dengan 10,8 persen. Yang menarik adalah  Partai Demokrat berada di posisi keempat dengan elektabilitas 8,4 persen dan PKS di posisi enam dengan 7,5 persen. Partai Demokrat yang menduduki posisi lumayan ini mungkin saja dipengaruhi oleh kalahnya pihak Moeldoko yang gagal untuk menjadikan arena dan hasil KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara sebagai kepengurusan yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM.  Beberapa logo partai di Indonesia (m.lampost.co) Sebagaimana dilaporkan oleh situs berita online CNNIndonesia.com (5/6/2021) dari hasil survey yang diperoleh oleh partai politik tersebut menurut Adi Prayitno ada faktor ketokohan yang menyukai Presiden Joko Widodo, Prabowo

Setelah Kepengurusan Ketua Umum Partai Demokrat Moeldoko yang lahir di KLB Partai Demokrat Deli Serdang ditolak permohonannya oleh Kementerian Hukum & HAM, muncul kabar mengejutkan. Kubu Moeldoko berniat untuk mengusung Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai calon gubernur pada Pemilu Serentak 2024. Saat itu juga akan diselenggarakan Pilpres 2024 selain Pemilu Legislatif maupun pemilihan calon anggota DPD.  Sikap Kubu Moeldoko ini tentu mengejutkan mengingat Partai Demokrat versi AHY yang dinyatakan tetap sah sebagai partai yang berhak untuk ikut pesta demokrasi pada Pemilu Serentak 2024.  Lalu, apa alasan pihak KLB Partai Demokrat Deli Serdang? Menurut laporan republika.co.id (4/4/2021) yang mengutip pernyataan pers tertulis Muhammad Rahmad yang merupakan Juru bicara Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Muhammad Rahmad mengatakan bahwa orientasi Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko bukanlah pada kekuasaan. SBY dan AHY pada kampanye Agus Silvy di Pilkada

Kubu KLB Partai Demokrat yang dipimpim Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko sebagai Ketua Umum, akhirnya harus menerima kabar buruk. Permohonan kubu ini terhadap Kementerian Hukum dan HAM telah ditolak hari ini, 31 Maret 2021.  Menjawab pertanyaan wartawan, Yasonna Laloy Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa dengan ditolaknya permohonan kubu Moeldoko agar diakui oleh pemerintah, maka kubu Moeldoko bisa melakukan aksi hukum, yaitu melalui pengadilan, misalnya mengajukan gugatan secara hukum.  AHY dan Moeldoko (tribunnews.com) Kementerian Hukum dan HAM telah memperoses permohonan Partai Demokrat kubu Moeldoko ini sesuai aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian posisi Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY adalah sah sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di mata hukum yang berlaku di Indonesia.  Lalu apa opini warga tentang masalah yang terjadi pada partai yang pernah mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden RI dua kali masa jabatan?  Pada tayangan berikut ini terekam pendapat beb