Global & Indonesian Hot 🔥Topic

  Tanpa tengat waktu komisipemberantasankorupsi lanjutkan selidiki kasus korupsi balapan mobil Formula E, dan ditegaskan masih diselidiki oleh tim penyidik KPK, komisi anti rasuah Indonesia. Meskipun ada keraguan dari berbagai pihak tentang kasus Formula E, balapan mobil listrik yang penuh kontroversi ini, akan tetap dilanjutkan penyelidikannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan K P K, bahwa kasus Formula E tersebut sedang dalam proses penyelidikan, dan tidak akan dihentikan. Ali Fikri juga menegaskan bahwa penyelidikan masih berjalan dan tidak ada tengat waktu. Hal itu dijelaskan kepada media pada Jumat, 17 Maret 2023. Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK (Image: rm.id) Sementara itu, Anies Baswedan sedang melakukan safari politik ke Jawa Timur, di Surabaya dan Madura. Sebelum ramai dibicarakan tentang adanya kasus korupsi pada penyelenggaraan Formula E ini, kontroversi sudah terjadi pada saat Anies Baswedan mengemukakan tentang

  Anies Baswedan sebelum dideklarasikan sebagai Capres oleh Partai NasDem sudah pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sehubungan dengan adanya dugaan korupsi dalam penyelenggaraan balapan mobil listrik, Formula E.  Sebagaimana diketahui KPK pernah berjanji untuk buka-bukaan terkait dugaan korupsi penyelenggaran Formula E yang digagas oleh Anies Baswedan agar Jakarta makin terkenal sebagai tujuan pariwisata dunia.  KPK melakukan penyelidikan karena laporan dari masyarakat. Selain soal dugaan korupsi, salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah karena commitment fee yang ditanggung APBD DKI Jakarta berbeda jauh dengan kota-kota lain yang pernah menggelar balapan Formula E.  Penampilan Anies Baswedan ketika menjajal mobil listrik Formula E di Sirkuit Ancol Jakarta Utara (inews.id) Menurut laporan situs berita online news.detik.com (6/10/2022) Anggara Wicitra, Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengungkapkan bahwa commitment fee yang d

  Anies Baswedan yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2022 ini ternyata "kurang elok" karena diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 September 2022. Alasan pemanggilan dan pemeriksaan adalah karena KPK akan meminta keterangan Anies terkait penyelenggaraan balapan mobil listrik atau Formula E di Sirkuit Ancol.  Anies Baswedan sedang ngobrol dengan manajemen penyelenggara Formula E (100.kpj.com) Menurut laporan detik.com 7/9/2022 pertanyaan yang diajukan kepada Anies sebagaimana disebutkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander antara lain soal keuntungan Formula E yang digelar 4 Juni 2022 lalu. Bahwa Anies yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini juga akan dikonfirmasi soal penganggaran Formula E.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada 6 Septermber kemarin mengatakan bahwa, "Lebih kurangnya terkait proses perencanaan, kan begitu. Awalnya seperti

 Anies Baswedan yang terpilih sebagai Gubernur setelah mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.  Alasan KPK untuk meminta Anies datang ke lembaga anti rasuah Gedung KPK (Image: pontas.id) yang berkantor di daerah segi tiga emas Jakarta adalah sebagai saksi kasus pengadaan tanah untuk program rumah DP 0 Rupiah, yang merupakan janji kampanye pasangan Anies Sandi untuk mengalahkan pasangan Ahok Djarot maupun Agus Sylvi.  Program rumah DP 0 Rupiah tersebut dinilai tidak berhasil dan terjadi masalah dengan pengadaan tanahnya.  Tanah tersebut berlokasi di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pengadaan tanah untuk program rumah DP 0 Rupiah andalan Anies Baswedan tersebut terjadi pada 2019 yang lalu. Sebelum dipanggil oleh KPK, pemberitaan tentang Anies Baswedan didominasi kontroversi tentang anggaran balap mobil listrik Formula E.  Sebagaimana diketahui Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI bersama fr

Puluhan tahun berbagai aset negara tidak terurus legalitasnya, bahkan banyak masih dalam sengketa dengan pihak lain. Hal ini diungkap oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil. Penertiban aset milik negara mulai digencarkan pada era Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan bantuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sampai saat ini KPK telah membantu berbagai aset Kementerian Sekretariat Negara. Nilai aset yang bisa diselamatkan sebesar Rp 548,2 triliun yang terdiri dari Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kawasan Kemayoran dan Monumen Nasional (Monas).   Monumen Nasional atau Monas adalah icon Ibu Kota Republik Indonesia dan nasional yang merupakan aset Kementerian Sekretariat Negara bersama Pemprov DKI Jakarta, sehingga setiap kegiatan seperti renovasi dan event besar yang akan diadakan juga harus medapat persetujuan Kementerian Setneg sebagai pemilik aset, bukan hanya ijin dari Pemda DKI Jakarta.  Air Mancur Menari di Monumen Nasional (Monas) Jakarta  pa

Menjelang akhir tahun 2020 terjadi beberapa peristiwa yang sempat menghebohkan dunia maya dan media mainstream seperti pernyataan Nikita Mirzani tentang Tukang Obat yang membuat marah Rizieq Shihab, Ketua FPI. Berita gempar lainnya adalah Edhy Prabowo yang ditangkap di Soekarno Hatta International Airport. Akhirnya Menteri KKP pengganti Susi Pudjiastuti ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian KPK juga menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka korupsi yang terjadi di tengah pandemi global gara-gara Covid-19.  Pada 4 Desember 2020 news.detik.com melaporkan sikap KPK, bahwa lembaga anti korupsi ini tidak menutup kemungkinan untuk menjerat para koruptor dengan hukuman mati di masa pandemi virus Corona (COVID-19). Sebelumnya sudah diingatkan, dimana KPK berharap tidak ada perilaku korupsi lagi yang terjadi di masa sulit seperti ini.  Mensos Juliari Batubara tersangka kasus suap Bansos sedang menaiki tangga di Gedung Merah Putih k

Obrolan reshuffle Kabinet Indonesia Maju bukan hal baru karena sudah terjadi sebelum ada kasus yang menimpa Menteri KKP, Edhy Prabowo yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain para pengamat, politikus dari Partai Golkar juga ikut bicara. Kabarnya Partai Gerindra sudah punya calon yang akan disodorkan sebagai pengganti Edhy Prabowo. Banyak nama bermunculan sebagai calon seperti Fadli Zon, Andre Rosiade dan Sandiaga Uno, yang pernah jadi Cawapres pada Pilpres 2019. Bahkan ada yang menginginkan Bu Susi come back ke Kementerian KKP. Mungkin banyak yang rindu dengan semboyan Bu Susi untuk menangkal kapal pencuri ikan: TENGGELAMKAN!!! Sementara itu Piter Abdullah, Ekonom CORE membenarkan bahwa desakan resuffle kabinet akan semakin gencar. Hal ini terungkap pada situs berita cnbcindonesia.com (26/11/2020). Desakan itu kian kuat setelah Menteri KKP tertangkap karena menjadi tersangka terkait ekspor benur Lobster, komoditi hasil laut yang sangat