Global & Indonesian Hot 🔥Topic

Pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan bukanlah isu biasa, melainkan gagasan besar dari Presiden Sukarno, dan menjadi pembahasan pada era Presiden Suharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.  Berbeda dengan Suharto dan SBY, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memilih untuk menjadikan gagasan Presiden Sukarno tersebut menjadi kenyataan.   Presiden Jokowi melanjutkan rencana dan gagasan Presiden Sukarno untuk membangun IKN karena beberapa alasan, yaitu:   Kepadatan penduduk dan beban Jakarta yang sudah terlalu berat. Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini telah menjadi kota yang sangat padat penduduk, dengan kepadatan penduduk mencapai 15.657 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk yang tinggi ini menyebabkan berbagai masalah, seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara dan air, serta kriminalitas. Pemerataan pembangunan. Selama ini, pembangunan di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta. Hal ini menyebabkan kesenjangan pembangun

  Presiden Joko Widodo yang memiliki sapaan akrab Jokowi tetap memutuskan untuk membangun ibukota baru Indonesia di Penajam, Kalimantan Timur. Ibukota baru ini dikenal sebagai Ibu Kota Negara (IKN). Terungkap beberapa alasan mengapa Jokowi memilih untuk membangun ibukota baru, dan di bawah ini adalah penjelasannya: Alasan Lingkungan: Bahwa Jakarta telah menghadapi masalah kepadatan penduduk yang tinggi, kemacetan lalu lintas, banjir, dan polusi udara. Dengan memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur, Jokowi berharap dapat mengurangi beban lingkungan Jakarta dan membangun ibukota yang lebih ramah lingkungan di Kalimantan Timur, yang sudah digagas oleh Presiden Sukarno atau Bung Karno.  Presiden Joko Widodo sedang istirahat di tenda sederhana di lokasi pembangunan IKN, Penajam, Kalimantan Timur (Image: liputan6.com) Bung Karno merencanakan untuk memindahkan ibukota RI dari Jakarta ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah.  Penting disimak bahwa ada pertimbangan strategis yang menjadi alasan kua

  Gagasan awal untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta adalah Presiden Sukarno pada era 1950an. Ketika itu Bung Karno merencanakan untuk membangun ibukota baru di Kalimantan Barat. Presiden Suharto punya pendapat berbeda dengan Sukarno, yaitu memilih daerah Jonggol, di kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak jauh dari Jakarta.  Presiden Suharto ketika itu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/1997 pada 15 Januari 1997. Belum sempat terlaksana, pada Mei 1998, pemerintahan rezim Orde Baru jatuh, dan tidak ada lagi pembicaraan pembicaraan tentang pemindahan Ibukota Baru di era Gus Dur maupun Presiden Megawati Sukarno Putri.  Menurut situs berita online kabar24.bisnis.com, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mewacanakan pemindahan ibukota pada Oktober 2010, bahkan ayah Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ini membuat tiga opsi terkait pemindahan ibukota:  Opsi Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota maupun pusat pemerintahan dengan pembenahan total.  Opsi Kedua, Jakarta t