Global & Indonesian Hot 🔥Topic

  Tanpa tengat waktu komisipemberantasankorupsi lanjutkan selidiki kasus korupsi balapan mobil Formula E, dan ditegaskan masih diselidiki oleh tim penyidik KPK, komisi anti rasuah Indonesia. Meskipun ada keraguan dari berbagai pihak tentang kasus Formula E, balapan mobil listrik yang penuh kontroversi ini, akan tetap dilanjutkan penyelidikannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan K P K, bahwa kasus Formula E tersebut sedang dalam proses penyelidikan, dan tidak akan dihentikan. Ali Fikri juga menegaskan bahwa penyelidikan masih berjalan dan tidak ada tengat waktu. Hal itu dijelaskan kepada media pada Jumat, 17 Maret 2023. Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK (Image: rm.id) Sementara itu, Anies Baswedan sedang melakukan safari politik ke Jawa Timur, di Surabaya dan Madura. Sebelum ramai dibicarakan tentang adanya kasus korupsi pada penyelenggaraan Formula E ini, kontroversi sudah terjadi pada saat Anies Baswedan mengemukakan tentang

  Anies Baswedan sebelum dideklarasikan sebagai Capres oleh Partai NasDem sudah pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sehubungan dengan adanya dugaan korupsi dalam penyelenggaraan balapan mobil listrik, Formula E.  Sebagaimana diketahui KPK pernah berjanji untuk buka-bukaan terkait dugaan korupsi penyelenggaran Formula E yang digagas oleh Anies Baswedan agar Jakarta makin terkenal sebagai tujuan pariwisata dunia.  KPK melakukan penyelidikan karena laporan dari masyarakat. Selain soal dugaan korupsi, salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah karena commitment fee yang ditanggung APBD DKI Jakarta berbeda jauh dengan kota-kota lain yang pernah menggelar balapan Formula E.  Penampilan Anies Baswedan ketika menjajal mobil listrik Formula E di Sirkuit Ancol Jakarta Utara (inews.id) Menurut laporan situs berita online news.detik.com (6/10/2022) Anggara Wicitra, Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengungkapkan bahwa commitment fee yang d

  Anies Baswedan yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2022 ini ternyata "kurang elok" karena diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 September 2022. Alasan pemanggilan dan pemeriksaan adalah karena KPK akan meminta keterangan Anies terkait penyelenggaraan balapan mobil listrik atau Formula E di Sirkuit Ancol.  Anies Baswedan sedang ngobrol dengan manajemen penyelenggara Formula E (100.kpj.com) Menurut laporan detik.com 7/9/2022 pertanyaan yang diajukan kepada Anies sebagaimana disebutkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander antara lain soal keuntungan Formula E yang digelar 4 Juni 2022 lalu. Bahwa Anies yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini juga akan dikonfirmasi soal penganggaran Formula E.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada 6 Septermber kemarin mengatakan bahwa, "Lebih kurangnya terkait proses perencanaan, kan begitu. Awalnya seperti

Anies Baswedan sedang sibuk mempersiapkan balapan mobil listrik Formula E yang bakal digelar pada Juni 2022, namun perbincangan tentang siapa yang akan menggantikan Anies sudah sering muncul di televisi nasional, media online maupun di jejaring media sosial. Beberapa nama muncul yang dijagokan untuk menggantikan Anies pada Pilkada 2024 seperti Moeldoko, Tri Rismaharini, Ahma d Sahroni, dan Gibran Rakabuming Raka, putera Presiden Jokowi yang kini menjabat sebagai Walikota Solo.  Mengingat gencarnya para relawan Anies yang ingin memasukkan mantan Mendikbud di era pertama Presiden Joko Widodo ini sebagai Capres 2024, maka sangat masuk akal jika Anies akan lebih fokus untuk berlaga di Pilpres 2024.  Anies Baswedan saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau Sirkuit Ancol yang direncanakan sebagai arena balapan mobil listrik Formula E pada Juni 2022 (Image: m.medcom.id) Mungkin jika Pilkada digelar pada 2022 barangkali Anies Baswedan ingin menjajal arena pesta demokrasi untuk menantang c

 Anies Baswedan yang terpilih sebagai Gubernur setelah mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.  Alasan KPK untuk meminta Anies datang ke lembaga anti rasuah Gedung KPK (Image: pontas.id) yang berkantor di daerah segi tiga emas Jakarta adalah sebagai saksi kasus pengadaan tanah untuk program rumah DP 0 Rupiah, yang merupakan janji kampanye pasangan Anies Sandi untuk mengalahkan pasangan Ahok Djarot maupun Agus Sylvi.  Program rumah DP 0 Rupiah tersebut dinilai tidak berhasil dan terjadi masalah dengan pengadaan tanahnya.  Tanah tersebut berlokasi di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pengadaan tanah untuk program rumah DP 0 Rupiah andalan Anies Baswedan tersebut terjadi pada 2019 yang lalu. Sebelum dipanggil oleh KPK, pemberitaan tentang Anies Baswedan didominasi kontroversi tentang anggaran balap mobil listrik Formula E.  Sebagaimana diketahui Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI bersama fr