Global & Indonesian Hot 🔥Topic

 Apakah kasus korupsi e-KTP akan mencuat dan dijadikan bahan kampanye untuk mengalahkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024?  Yang menarik dari kasus e-KTP tersebut adalah ada pernyataan Novel Baswedan tentang bagaimana hubungan Ganjar Pranowo dalam kasus yang terjadi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.  Menurut mantan penyidik KPK Novel Baswedan, tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan keterlibatan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dalam kasus korupsi e-KTP.  Novel Baswedan mengatakan hal itu dalam podcast di kanal YouTube-nya¹ dan juga dalam beberapa wawancara dengan media lain³⁴.  Novel Baswedan mengaku sebagai salah satu penyidik yang menangani kasus tersebut dan mengetahui standar pembuktian yang harus dipenuhi¹. Ia juga membantah bahwa Ganjar termasuk orang yang mengembalikan uang dalam kasus tersebut¹. Pernyataan Novel Baswedan sejalan dengan Ketua KPK Firli Bahuri yang juga menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada bukti keterlibatan Ganjar dal

 Anas Urbaningrum adalah Ketua Umum Partai Demokrat pada saat kasus Hambalang diselidiki KPK. Anas diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang.  Proyek Hambalang adalah proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Nasional yang diduga terjadi mark up atau penggelembungan anggaran yang mencapai hingga Rp 1,3 triliun.  Anas diduga menerima suap dari pengusaha yang terlibat dalam proyek tersebut. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2013 dan sempat masuk ke dalam penjara.  Anas Urbaningrum Ketua Umum Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum kasus Hambalang (Foto: kompasiana.com)   Selain itu, hak politiknya juga dicabut selama 5 tahun.  Pada saat sidang, Anas berargumen bahwa ia tidak memiliki kewenangan langsung dalam proyek Hambalang dan tidak menerima suap dari para pengusaha. Namun, bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa Anas punya peran penting dalam mencari dan memfasilitasi pengusaha-pengusaha yang ingin mendapatkan proyek

  Gaya & tradisi baru politik di Indonesia adalah membahas calon presiden padahal akhir masa jabatan Presiden Jokowi masih lumayan lama. Bahkan sudah heboh diperbincangkan menjelang Presiden Joko Widodo akan dilantik pada Oktober 2019. Sudah ada beberapa nama disebut. Tidak terlalu lama, lembaga survei pun sibuk mencari figur Capres, lengkap dengan elektabilitasnya.  Yang elok sebenarnya adalah memberi kesempatan kepada presiden terpilih untuk bekerja bersama wakil presiden dan kabinetnya agar 100 hari pemerintahan berjalan lancar, begitu seterusnya. Kalau di negara-negara yang menganut sistem demokrasi langsung lainnya seperti Amerika Serikat, Inggris, India, Israel, Mesir, Jerman atau Afrika Selatan dan sebagainya, warga maupun para elite politik dan tentu saja para pengamat politik baru heboh mengulik calon presiden satu tahun atau satu setengah tahun sebelum sang Presiden atau Perdana Menteri mereka akan berakhir masa jabatannya.  Siapa di antara mereka yang "betulan"

Sejak reformasi 1998, Indonesia memilih untuk menjalankan demokrasi secara langsung. Istilahnya dari rakyat untuk rakyat dengan sistem pemilihan umum yang berbeda daripada sebelumnya dimana MPR yang memilih Presiden maupun Wakil Presiden. Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY merupakan Capres pertama yang dipilih melalui pemilihan presiden secara langsung, sementara MPR hanya melantiknya secara resmi.  SBY terpilih lagi untuk periode kedua pada 2009, begitu pula Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang kini sedang menjalankan #Jokowi2Periode sampai 2024 bersama Prof. DR (HC) H. Ma'ruf Amin.  Yang menarik dari pemerintahan Presiden Jokowi adalah adanya gagasan #Jokowi3Periode #JokowiLagi bahkan #Jokpro2024 yang menjadi perbincangan hangat di televisi nasional, media online dan tentu saja di media sosial. Di era SBY tidak ada isu atau ide tentang SBY 3 periode.  Sudah pasti timbul pro dan kontra terhadap wacana Jokowi 3 Periode maupun rencana amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945 ap

Setelah Kepengurusan Ketua Umum Partai Demokrat Moeldoko yang lahir di KLB Partai Demokrat Deli Serdang ditolak permohonannya oleh Kementerian Hukum & HAM, muncul kabar mengejutkan. Kubu Moeldoko berniat untuk mengusung Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai calon gubernur pada Pemilu Serentak 2024. Saat itu juga akan diselenggarakan Pilpres 2024 selain Pemilu Legislatif maupun pemilihan calon anggota DPD.  Sikap Kubu Moeldoko ini tentu mengejutkan mengingat Partai Demokrat versi AHY yang dinyatakan tetap sah sebagai partai yang berhak untuk ikut pesta demokrasi pada Pemilu Serentak 2024.  Lalu, apa alasan pihak KLB Partai Demokrat Deli Serdang? Menurut laporan republika.co.id (4/4/2021) yang mengutip pernyataan pers tertulis Muhammad Rahmad yang merupakan Juru bicara Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Muhammad Rahmad mengatakan bahwa orientasi Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko bukanlah pada kekuasaan. SBY dan AHY pada kampanye Agus Silvy di Pilkada

Kubu KLB Partai Demokrat yang dipimpim Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko sebagai Ketua Umum, akhirnya harus menerima kabar buruk. Permohonan kubu ini terhadap Kementerian Hukum dan HAM telah ditolak hari ini, 31 Maret 2021.  Menjawab pertanyaan wartawan, Yasonna Laloy Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa dengan ditolaknya permohonan kubu Moeldoko agar diakui oleh pemerintah, maka kubu Moeldoko bisa melakukan aksi hukum, yaitu melalui pengadilan, misalnya mengajukan gugatan secara hukum.  AHY dan Moeldoko (tribunnews.com) Kementerian Hukum dan HAM telah memperoses permohonan Partai Demokrat kubu Moeldoko ini sesuai aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian posisi Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY adalah sah sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di mata hukum yang berlaku di Indonesia.  Lalu apa opini warga tentang masalah yang terjadi pada partai yang pernah mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden RI dua kali masa jabatan?  Pada tayangan berikut ini terekam pendapat beb

  Setelah Pemilihan Umum 2019 dan terpilihnya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada 2020, untuk menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, partai berlogo mirip mobil Mercedez Benz ini semakin hangat dengan pergolakan. Gonjang ganjing partai politik memang bukan cerita baru dalam sejarah politik Indonesia.  Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang telah terjadi pada 5 Maret 2021 di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara memang telah berlalu dengan hasil utama, Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum. Hal ini menyebabkan "dualisme" di tubuh partai yang telah mengantar SBY sebagai presiden RI dalam dua pemilu.  Agus Harimurti Yudhoyono & Moeldoko (lensaindonesia.com) Dengan berjalannya waktu, terjadilah berbagai peristiwa menyangkut eksistensi partai ini. Antara kubu AHY dan versi KLB terjadi perdebatan di ruang publik, terutama di televisi nasional, media sosial, percakapan ringan di tengah masyarakat, dan d

Yan Rizal Usman Politisi senior Partai Demokrat mengungkap beberapa alasan yang mengejutkan tentang rencana Kongres Luar Biasa (KLB) partai tempat senior Demokrat asal Jawa Barat ini bernaung. Sebelumnya tersiar kabar tentang isu kudeta terhadap partai bernuansa biru dengan logo mirip Merzedez Benz, mobil mewah asal Jerman ini.  Perbincangan hangat yang cenderung panas tentang permasalahan yang sedang dihadapi Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang kini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah menjadi trending topic di berbagai media online dan televisi nasional. Berbagai talk show bermunculan untuk menggali lebih dalam tentang dinamika politik khas Indonesia ini.  Yan Rizal Usman, politisi senior Partai Demokrat di Jawa Barat (dok. istimewa) Namun, yang menarik adalah munculnya Yan Rizal Usman, salah satu senior Partai Demokrat yang sangat dihormati di Jawa Barat ini akhirnya mengutarakan lebih terperinci tentang isu KLB yang sebelumnya juga hangat heboh di media sosia

  Partai Demokrat pernah menjadi partai yang mengejutkan, karena sebagai partai baru langsung berhasil memenangkan calon presidennya menjadi Presiden RI dalam pemilihan presiden Indonesia secara langsung. Susilo Bambang Yudhoyono atau menjabat dua kali berturut-turut. Saat ini pun SBY masih menjadi bagian tak terpisahkan dari Partai Demokrat yang mengantarnya menjadi Presiden RI ini.  HM. Darmizal, MS Pendiri Partai Demokrat (manado.tribunnews.com) Namun, kini Partai Demokrat yang memiliki logo mirip mobil mewah, Merzedez Benz ini sedang gonjang ganjing karena ada isu KLB, bahkan sempat ada isu kudeta.  HM Darmizal MS atau Darmizal selain pendiri juga merupakan tokoh penting dan sangat disegani di berbagai kalangan dan sangat ramah ini memiliki pengalaman sangat menarik dengan Partai Demokrat yang kini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai Ketua Umum.  HM. Darmizal, MS, yang pernah aktif di Partai Demokrat sebagai Wakil Sekjen, yang merupakan salah satu pendiri Parta

Nama Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko, mantan Panglima TNI, yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode ke 2 ini sempat menjadi trending topic. Hal itu terjadi karena dikaitkan dengan gonjang-ganjing yang terjadi di Partai Demokrat (PD) yang saat ini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, yang juga mantan TNI dengan pangkat Mayor sebelum mengundurkan diri sebagai tentara.  AHY, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga putera mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau terkenal dengan sebutan SBY telah menyebut nama Moeldoko sebagai salah satu tokoh yang dituding AHY telah mencoba melakukan pengambilalihan, bahkan disebut kudeta terhadap Partai Demokrat. Gerakan itu katanya dilakukan bersama dengan mantan petinggi PD dan tokoh lain yang masih di partai berlambang mirip mobil Mercedez Benz itu.  AHY dan Moeldoko (suara.com) Moeldoko telah membantah isu yang dinamai sebagai kudeta tersebut. Istana pun telah menyat