Global & Indonesian Hot 🔥Topic

Setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan diberlakukannya  kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mulai berlaku 3 Juli 2021, Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi (Menko Marves) juga menjelaskan tentang akan diberlakukannya sanksi terhadap kepala daerah yang menjalankan aturan PPKM yang merupakan kebijakan nasional.  Sanksi yang dimaksud oleh Luhut adalah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 15/2021 tentang Pemberlakuan PPKM Darurat Mikro Jawa-Bali. Diktum Inmendagri itu menyebutkan, "Dalam hal gubernur, bupati dan wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam instruksi menteri ini, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". Asep Warlan Yusuf, Guru Besar Universitas Parahyangan

  Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2021 telah mengumumkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali yang akan dilaksanakan sangat ketat untuk menekan laju penularan Covid-19. Penjelasan rinci tentang pelaksanaan PPKM ini diterangkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang ditunjuk sebagai Komandan untuk PPKM Jawa – Bali.   Penjelasan Luhut tersebut juga dilanjutkan oleh Menteri Kesehatan Budi Kusnadi Sadikin. Pelaksanaan PPKM ini akan didukung penuh oleh Polri dan TNI. Selain dirinci tentang aturan PPKM Luhut juga menegaskan bahwa kepala daerah yang melanggar ketentuan PPKM darurat bakal dikenai sanksi. Presiden Jokowi didampingi Luhut Binsar Panjaitan sebelum Covid-19 (medan.tribunnews.com)   Ketika mengumumkan PPKM melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi menegaskan bahwa, keputusan tersebut sebelumnya dilakukan diskusi dengan menteri hingga para ahli. Kemudi