Global & Indonesian Hot 🔥Topic

 Berdasarkan informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menghentikan pengerjaan proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai menuntaskannya. Keputusan ini bukan berarti pembangunan IKN berhenti, melainkan ada peralihan tanggung jawab penuh kepada Otorita IKN (OIKN). Jokowi dan Prabowo di IKN. Apakah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran akan sempat berkantor di IKN? (rm.id)  Alasan Pengalihan Tugas Kementerian PUPR menegaskan bahwa mereka hanya akan menuntaskan proyek-proyek kontrak tahun jamak (multiyear contract atau MYC) yang sudah berjalan sejak 2022. Proyek-proyek ini, seperti pembangunan jalan tol, ditargetkan selesai paling lambat pada 2026.  Setelah itu, sisa pekerjaan akan sepenuhnya ditangani oleh Otorita IKN. Menurut Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, sisa pekerjaan PUPR di IKN sudah tidak banyak dan anggaran sebesar Rp14 triliun telah disiapkan untuk menuntaskannya. Peran Otorita IKN Selanjutnya Dengan pengalihan ini, Otorita IK...

 Di tengah kehebohan berita dan polemik pagar misterius di pesisir utara laut Tangerang, Presiden Prabowo Subianto meminta  seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) dievaluasi. Hal ini dikatakannya saat ditanya mengenai evaluasi proyek di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang belakangan ramai dikaitkan dengan pagar laut yang diketahui tidak memiliki izin. Diketahui, sebagian proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) ditetapkan sebagai PSN. Pernyataan Presiden Prabowo tersebut diungkap oleh Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY,  Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Presiden ke-7 Jokowi dan Prabowo Subianto Presiden ke-8 pada sebuah acara. (Image: olenka.id) Sebagaimana diwartakan di berbagai televisi nasional dan media online termasuk nasional.kompas.com, AHY, putera sulung Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY ini kepada media mengatakan bahwa, "Betul (Prabowo minta dievaluasi). Beliau meminta kita benar-benar mereview dengan ...

  Gagasan awal untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta adalah Presiden Sukarno pada era 1950an. Ketika itu Bung Karno merencanakan untuk membangun ibukota baru di Kalimantan Barat. Presiden Suharto punya pendapat berbeda dengan Sukarno, yaitu memilih daerah Jonggol, di kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak jauh dari Jakarta.  Presiden Suharto ketika itu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/1997 pada 15 Januari 1997. Belum sempat terlaksana, pada Mei 1998, pemerintahan rezim Orde Baru jatuh, dan tidak ada lagi pembicaraan pembicaraan tentang pemindahan Ibukota Baru di era Gus Dur maupun Presiden Megawati Sukarno Putri.  Menurut situs berita online kabar24.bisnis.com, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mewacanakan pemindahan ibukota pada Oktober 2010, bahkan ayah Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ini membuat tiga opsi terkait pemindahan ibukota:  Opsi Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota maupun pusat pemerintahan dengan pembenahan total. ...

  Edy Mulyadi salah satu kader PKS yang diduga telah melakukan penghinaan terhadap suku Dayak Kalimantan. Edy Mulyadi juga telah dilaporkan oleh berbagai komunitas dan ormas Suku Dayak yang merasa terhina terkait kata-kata Edy Mulyadi pada sebuah konferensi pers.  Sebagaimana telah diketahui para penonton televisi nasional, pembaca berita online dan media sosial, Edy Mulyadi menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak dan tempat kuntilanak. Edy juga menyebut kata monyet.  Edy Mulyadi (Image: kastara.id) Bahwa Edy Mulyadi juga melakukan kritik keras terhadap rencana Presiden Jokowi untuk memindahkan ibukota RI dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur. Bukan hanya itu, Edy Mulyadi juga menjuluki Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai macan yang mengeong.  Pegiat media sosial juga sempat dihebohkan oleh sebuah video di kanal Edy Mulyadi, yang viral karena ujaran Edy yang dianggap menghina warga Kalimantan, khususnya suku Dayak. Banyak ormas dan komunitas Suk...