Global & Indonesian Hot 🔥Topic

  Pasca reformasi 1998, praktek politik di Indonesia semakin dinamis, dan sering muncul ucapan atau opini mengejutkan. Itulah buah dari kebebasan berpendapat pada pemerintahan dengan sistem demokrasi langsung yang dijalankan sejak runtuhnya rezim Orde Baru, yang ditandai dengan runtuhnya Presiden Suharto.   Sejak periode pertama Presiden Joko Widodo muncul istilah oligarki dan rezim atau rezim Jokowi.  Istilah rezim Jokowi & oligarki ramai di media sosial, mediaonline dan televisi nasional maupun di berbagai podcast Indonesia.   Apa sih oligarki dan rezim itu jika dikaitkan dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan situasi politik Indonesia maupun ekonomi Indonesia terutama dalam pemerintahan #jokowi2periode yang begitu sering muncul di dunia maya maupun media arus utama. Presiden Jokowi bersama Joe Biden di White House, Washington DC, USA (kupang.tribunnews.com)   Bagaimana hubungan antara oligarki dalam setiap rezim pemerintahan yang pernah ada di Indonesia maupun global sepert

  Gagasan awal untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta adalah Presiden Sukarno pada era 1950an. Ketika itu Bung Karno merencanakan untuk membangun ibukota baru di Kalimantan Barat. Presiden Suharto punya pendapat berbeda dengan Sukarno, yaitu memilih daerah Jonggol, di kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak jauh dari Jakarta.  Presiden Suharto ketika itu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/1997 pada 15 Januari 1997. Belum sempat terlaksana, pada Mei 1998, pemerintahan rezim Orde Baru jatuh, dan tidak ada lagi pembicaraan pembicaraan tentang pemindahan Ibukota Baru di era Gus Dur maupun Presiden Megawati Sukarno Putri.  Menurut situs berita online kabar24.bisnis.com, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mewacanakan pemindahan ibukota pada Oktober 2010, bahkan ayah Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ini membuat tiga opsi terkait pemindahan ibukota:  Opsi Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota maupun pusat pemerintahan dengan pembenahan total.  Opsi Kedua, Jakarta t

  Perbincangan atau tepatnya kritik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, khususnya pembangunan infrastruktur yang lebih masif dibandingkan pemerintahan para presiden sebelumnya, yang dianggap membuat hutang Indonesia semakin besar.  Ketika Presiden Jokowi mencanangkan pembangunan infrastruktur di segala bidang, bukan hanya jalan tol, melainkan juga tol laut, pelabuhan laut, jembatan dan bandara, bendungan dan sebagainya. Kritik yang terjadi adalah pembangunan jalan tol tidak menguntungkan secara ekonomi. Kritik tersebut diakui oleh Presiden Jokowi. Namun, Presiden Jokowi punya argumentasi, bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan konektivitas.  Moderator dan narasumber pada diskusi QUO VADIS ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Strategis Bangsa (LKSB), 17/12/2022 di Jakarta  Konektivitas itu akan membuat hubungan antara kota, desa dan antar pulau atau antar provinsi akan lebih mudah dan cepat. Dalam jangka panjang banyak sektor yang akan diun