Global & Indonesian Hot 🔥Topic

Pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan bukanlah isu biasa, melainkan gagasan besar dari Presiden Sukarno, dan menjadi pembahasan pada era Presiden Suharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.  Berbeda dengan Suharto dan SBY, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memilih untuk menjadikan gagasan Presiden Sukarno tersebut menjadi kenyataan.   Presiden Jokowi melanjutkan rencana dan gagasan Presiden Sukarno untuk membangun IKN karena beberapa alasan, yaitu:   Kepadatan penduduk dan beban Jakarta yang sudah terlalu berat. Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini telah menjadi kota yang sangat padat penduduk, dengan kepadatan penduduk mencapai 15.657 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk yang tinggi ini menyebabkan berbagai masalah, seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara dan air, serta kriminalitas. Pemerataan pembangunan. Selama ini, pembangunan di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta. Hal ini menyebabkan kesenjangan pembangun

  Presiden J okowi ingin penerusnya lanjutkan legacy selama #jokowi2periode ini seperti pembangunan infrastruktur dan khususnya kelanjutan proyek ibukota negara baru di Kalimantan Timur. Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan telah resmi mendeklarasikan G anjar Pranowo sebagai baka C apres 2024 pada Pemilihan Umum Serentak 2024 dan akan berhadapan dengan pasangan calon lainnya, apakah Prabowo maupun Anies Baswedan, jika Koalisi Perubahan tidak berubah signifikan atau tetap stagnan seperti saat ini, yang belum juga mendapatkan cawapres untuk Anies Baswedan. Banyak pekerjaan rumah dari Presiden Joko Widodo, jika Ganjar Pranowo nanti benar-benar terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, dengan masa bakti dari 2024 sampai 2029. Ganjar Pranowo bakal Capres 2024 bersama Presiden Joko Widodo di Solo (Foto: suara.com) Tantangan sesungguhnya untuk Ganjar Pranowo, yang kini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah bukanlah pada saat kampanye Pemilu Serentak 2024, mela

  Jakarta pernah memiliki Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Persepsi warga Jakarta, bahkan luar daerah punya pendapat berbeda tentang mereka. Ada yang melihat bagaimana cara mereka berkomunikasi dan cara mereka mengambil kebijakan, lalu mengeksekusinya.  Sehubungan dengan gaya berkomunikasi, dapat dicatat bahwa antara Anies Baswedan dan Ahok dalam hal kemampuan menyusun kata-kata dan kemampuan bekerja sebagai gubernur DKI Jakarta adalah hal yang subjektif dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya ada yang menganggap Ahok terlalu ceplas-ceplos, sedangkan Anies dinilai manis dalam menyusun kalimat saat berbicara di hadapan publik maupun media.  Gestur Anies Baswedan dan Ahok yang tertangkap kamera media (bandung.bisnis.com) Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi persepsi ini adalah sebagai berikut: Gaya komunikasi yang berbeda Anies Baswedan dan Ahok memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Anies Baswedan cenderung menggunakan

  Presiden Joko Widodo yang memiliki sapaan akrab Jokowi tetap memutuskan untuk membangun ibukota baru Indonesia di Penajam, Kalimantan Timur. Ibukota baru ini dikenal sebagai Ibu Kota Negara (IKN). Terungkap beberapa alasan mengapa Jokowi memilih untuk membangun ibukota baru, dan di bawah ini adalah penjelasannya: Alasan Lingkungan: Bahwa Jakarta telah menghadapi masalah kepadatan penduduk yang tinggi, kemacetan lalu lintas, banjir, dan polusi udara. Dengan memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur, Jokowi berharap dapat mengurangi beban lingkungan Jakarta dan membangun ibukota yang lebih ramah lingkungan di Kalimantan Timur, yang sudah digagas oleh Presiden Sukarno atau Bung Karno.  Presiden Joko Widodo sedang istirahat di tenda sederhana di lokasi pembangunan IKN, Penajam, Kalimantan Timur (Image: liputan6.com) Bung Karno merencanakan untuk memindahkan ibukota RI dari Jakarta ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah.  Penting disimak bahwa ada pertimbangan strategis yang menjadi alasan kua

  Gagasan awal untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta adalah Presiden Sukarno pada era 1950an. Ketika itu Bung Karno merencanakan untuk membangun ibukota baru di Kalimantan Barat. Presiden Suharto punya pendapat berbeda dengan Sukarno, yaitu memilih daerah Jonggol, di kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak jauh dari Jakarta.  Presiden Suharto ketika itu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/1997 pada 15 Januari 1997. Belum sempat terlaksana, pada Mei 1998, pemerintahan rezim Orde Baru jatuh, dan tidak ada lagi pembicaraan pembicaraan tentang pemindahan Ibukota Baru di era Gus Dur maupun Presiden Megawati Sukarno Putri.  Menurut situs berita online kabar24.bisnis.com, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mewacanakan pemindahan ibukota pada Oktober 2010, bahkan ayah Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ini membuat tiga opsi terkait pemindahan ibukota:  Opsi Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota maupun pusat pemerintahan dengan pembenahan total.  Opsi Kedua, Jakarta t

  Edy Mulyadi salah satu kader PKS yang diduga telah melakukan penghinaan terhadap suku Dayak Kalimantan. Edy Mulyadi juga telah dilaporkan oleh berbagai komunitas dan ormas Suku Dayak yang merasa terhina terkait kata-kata Edy Mulyadi pada sebuah konferensi pers.  Sebagaimana telah diketahui para penonton televisi nasional, pembaca berita online dan media sosial, Edy Mulyadi menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak dan tempat kuntilanak. Edy juga menyebut kata monyet.  Edy Mulyadi (Image: kastara.id) Bahwa Edy Mulyadi juga melakukan kritik keras terhadap rencana Presiden Jokowi untuk memindahkan ibukota RI dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur. Bukan hanya itu, Edy Mulyadi juga menjuluki Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai macan yang mengeong.  Pegiat media sosial juga sempat dihebohkan oleh sebuah video di kanal Edy Mulyadi, yang viral karena ujaran Edy yang dianggap menghina warga Kalimantan, khususnya suku Dayak. Banyak ormas dan komunitas Suku Dayak seperti Ali