Global & Indonesian Hot 🔥Topic

  Gagasan awal untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta adalah Presiden Sukarno pada era 1950an. Ketika itu Bung Karno merencanakan untuk membangun ibukota baru di Kalimantan Barat. Presiden Suharto punya pendapat berbeda dengan Sukarno, yaitu memilih daerah Jonggol, di kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak jauh dari Jakarta.  Presiden Suharto ketika itu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/1997 pada 15 Januari 1997. Belum sempat terlaksana, pada Mei 1998, pemerintahan rezim Orde Baru jatuh, dan tidak ada lagi pembicaraan pembicaraan tentang pemindahan Ibukota Baru di era Gus Dur maupun Presiden Megawati Sukarno Putri.  Menurut situs berita online kabar24.bisnis.com, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mewacanakan pemindahan ibukota pada Oktober 2010, bahkan ayah Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ini membuat tiga opsi terkait pemindahan ibukota:  Opsi Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota maupun pusat pemerintahan dengan pembenahan total.  Opsi Kedua, Jakarta t

  Pidato Presiden Joko Widodo ketika menghadiri Peringatan ke 45 tahun kemiteraan ASEAN Uni Eropa, selain mengejutkan para pemimpin negara-negara Uni Eropa & ASEAN, para pengamat politik pun tidak menyangka dengan inti pidato Presiden Jokowi tentang kemiteraan yang setara.  Presiden Jokowi menegaskan bahwa Uni Eropa dan negara-negara Barat lainnya tidak boleh mendikte dengan alasan bahwa hanya standar mereka lah yang lebih baik. Menyimak keseluruhan isi pidato Presiden Jokowi yang blakblakan tersebut - menurut komentar di media sosial - Jokowi disebut sebagai Bung Karno jaman now.  Gestur Presiden Jokowi ketika berpidato pada peringatan kemiteraan ASEAN - Uni Eropa di Brussel, Belgia (Imagge: rm.id) Presiden Sukarno pernah mengingatkan tentang penjajahan model baru, yang tidak menduduki suatu negara secara fisik dan menempatkan tentaranya di negeri yang "dijajah", namun ada cara yang lebih kuat, yaitu menguasai sumber daya alam dengan politik yang didasari paham neo kolon

  Perbincangan atau tepatnya kritik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, khususnya pembangunan infrastruktur yang lebih masif dibandingkan pemerintahan para presiden sebelumnya, yang dianggap membuat hutang Indonesia semakin besar.  Ketika Presiden Jokowi mencanangkan pembangunan infrastruktur di segala bidang, bukan hanya jalan tol, melainkan juga tol laut, pelabuhan laut, jembatan dan bandara, bendungan dan sebagainya. Kritik yang terjadi adalah pembangunan jalan tol tidak menguntungkan secara ekonomi. Kritik tersebut diakui oleh Presiden Jokowi. Namun, Presiden Jokowi punya argumentasi, bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan konektivitas.  Moderator dan narasumber pada diskusi QUO VADIS ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Strategis Bangsa (LKSB), 17/12/2022 di Jakarta  Konektivitas itu akan membuat hubungan antara kota, desa dan antar pulau atau antar provinsi akan lebih mudah dan cepat. Dalam jangka panjang banyak sektor yang akan diun

 Setelah menuntaskan kewajiban sebagai orang tua untuk menikahkan Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono, Presiden Joko Widodo beserta ibu negara Iriana Jokowi, berangkat ke Belgia.  Perjalanan kenegaraan tersebut sekaligus menjadi sangat menarik dan mengejutkan karena Presiden Jokowi berpidato sangat blak-blakan di hadapan para pemimpin Uni Eropa dan para pemimpin negara-negara ASEAN.  Presiden Jokowi berpidato pada 45 tahun peringatan kemitraan ASEAN UNI EROPA di Brussels, Belgia pada 14 Desember 2022. (m.tribunnews.com)  Presiden Jokowi menekankan tentang kesetaraan dalam hubungan Uni Eropa dengan anggota ASEAN. Bukan hanya itu, tanpa basa basi Presiden Jokowi menyentil para pemimpin Uni Eropa agar jangan bersikap lebih hebat, bahwa jangan bersikap mendikte, dan beranggapan bahwa, "My standard is better than yours." Pada bagian awal pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan pula, meskipun hubungan ASEAN dengan Uni Eropa ada keberhasilan, namun ada hal-hal yang harus dibereskan.

  Pemerintah Indonesia kalah di WTO terkait hilirisasi nikel yang terjadi di era Jokowi pada saat Presiden Joko Widodo menuntaskan program hilirisasi hasil tambang seperti emas dan sebagainya, misalnya di Freeport Indonesia maupun dalam rangka pengambilalihan kilang minyak yang selama ini dikuasai berbagai perusahaan minyak asing.   Program hilirisasi yang dicanangkan Presiden Jokowi sebenarnya melaksanakan sebuah aturan perundang-undangan yang terbit pada tahun 2009 di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, yang memerintah dua periode, namun peraturan yang melarang ekspor bahan mentah itu tidak terlaksana dengan baik.   Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan ekonomi berdikari maupun dan mandiri secara politik adalah godaan dari para pemburu rente dan petualang politik lainnya adalah sangat besar, yang dikendalikan dari negara-negara asing, bahkan ada kaki tangannya di Indonesia dengan berbagai cara dan bentuk.   Terjadi kehebohan, baik yang pro dan kon

Menyimak proses suksesi di Indonesia pasca reformasi 1998, memang sangat menarik, kemudian semakin dinamis terutama setelah pemilihan presiden secara langsung dimulai pada 2004. Lebih heboh lagi pada saat Presiden Joko Widodo terpilih untuk kedua kalinya pada 2019. Obrolan tentang siapa yang harus jadi pengganti atau penerus Presiden Jokowi, bahkan sudah mulai dibicarakan sebelum Presiden Jokowi dilantik sebagai RI 1.  Di semua negeri yang ada di dunia, apapun sistem pemerintahan dan ideologi politiknya, persoalan suksesei seorang presiden, perdana menteri, bahkan raja dan ratu merupakan pembicaraan sangat popular untuk diperbincangkan.  Para ahli sejarah dan politik sepakat bahwa, siapapun yang terpilih menjadi pemimpin baru, akan ada proses pencarian calon atau kandidat yang diproses kemunculannya oleh King Maker. Istilah ini tidak harus merujuk, apakah dia seorang pria atau perempuan.  Ternyata mencari kingmaker dan Capres 2024 sebelum era Jokowi hingga jaman Sukarno atau Bung Karno

  Kemajuan teknologi yang semakin pesat memang sulit ditolak oleh siapapun juga, meskipun oleh orang yang menolak untuk menggunakan perangkat digital seperti smartphone, gadget, dan sebagainya. Begitu pula orang yang menolak pembangunan infrastruktur, apakah mereka mau menggunakan atau tidak, mereka akan tetap merasakan dampaknya secara tidak langsung.  Menolak perubahan artinya akan menjadi dinosaurus, yang pada akhirnya punah. Pada abad ke 19 ada revolusi industri, ketika mesin uap ditemukan, begitu pula penemuan teknologi lainnya di berbagai bidang, banyak yang terkejut - dari yang menolak sampai yang semangat menghadapi perubahan.  Mereka yang berpikiran terbuka senang menghadapi setiap perubahan dan beradaptasi, sehingga segera mengikuti perubahan tanpa harus "terpuruk". Mereka yang menolak perubahan atau pura-pura tidak tahu ada perubahan pada dasarnya akan terjebak dalam pikirannya yang picik. Menyalahkan perubahan yang akan terus terjadi, apalagi takut menghadapinya a

  "Mimpi Lu" "Mimpi di siang bolong" "Nggak usah mimpi deh" "Ngelamun loe" Dan banyak lagi ujaran seperti itu ketika ada anak atau kawula muda yang mengutarakan cita-citanya di hadapan orang yang lebih dewasa. Cita-cita sering disebut sebagai "Impian" atau "Dreams".  Indonesia memang sudah merdeka, namun paradigma yang keliru dari kalangan mapan seperti orang tua, boss, pemuka masyarakat, politisi dan masyarakat itu sendiri menyebabkan kemerdekaan untuk bermimpi pun hilang. Pada Deddy Corbuzier Podcast dengan William Tanuwijaya, apa yang disebut impian dibahas dengan gamblang.  "Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit", Bung Karno. (freepik.com) William Tanuwijaya mengatakan kepada Deddy Corbuzier yang mewawancari pendiri Tokopedia ini tentang apa itu American Dreams yang membuat banyak warga USA meraih sukses karena teguh dengan impiannya, meskipun orang disekitarnya mencemooh, menghina atau menganggap mereka mim

  Selain bendera, setiap negara pasti memiliki lagu kebangsaan, bendera nasional dan ideologi yang menjadi identitas negara itu. Begitu pula Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945. Ketika Bung Karno bersama Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Indonesia Raya juga dikumandangkan dalam pernyataan kemerdekaan itu di Jakarta, pada pukul 10.00 pagi. Mereka yang hadir ketika itu bisa merasakan yang sangat berbahagia karena Indonesia telah resmi merdeka yang diperjuangkan dengan segenap jiwa raga dan doa semua elemen bangsa. Pada saat Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak warga dan segenap komunitas maupun kantor-kantor pemerintah untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ternyata ada yang "tidak suka" dengan himbauan Sri Sultan tersebut. Media sosial pun ramai memberikan aneka komentar terhadap efek kejut Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut. Pada umumnya warganet di twitter, facebook dan anggota WhatsUp group mendukung semangat