Global & Indonesian Hot 🔥Topic

 Viralnya orang Indonesia yang melamar kerja remote tapi ditolak saat verifikasi data karena UU TNI yang baru disahkan oleh DPR telah memicu kekhawatiran tentang dampaknya pada masyarakat sipil. Pekerja remote bisa work from anywhere. Efeknya bagus untuk kedai kopi atau cafe. Terjadi keuntungan untuk kedua belah pihak.  Pekerja remote adalah pekerjaan yang sangat pesat perkembangannya, dimana banyak anak muda Indonesia dan profesional lainnya yang mendapat pekerjaan dari berbagai perusahaan di luar negeri, tanpa harus berdomisili di luar negeri. Dengan laptop atau PC, bahkan dengan smartphone mereka bisa bekerja dari rumah masing-masing atau work from home atau di manapun seperti di luar kota, mall dan sebagainya, yang dikenal sebagai work from anywhere.  Dalam konteks ini, UU TNI yang baru dapat berdampak pada beberapa aspek kehidupan masyarakat sipil, seperti: - * Pengaruh terhadap kebebasan sipil *: UU TNI yang baru dapat memperkuat kontrol militer terhadap kehidupan s...

Sejarah Korupsi di Pertamina: Dari Jaman ke Jaman Kerugian yang harus ditanggung negara dan masyarakat Indonesia akibat korupsi dan pengalaman wewenang di Pertamina bukan hanya terjadi pada jaman digital ini, melainkan di era teknologi masih analog korupsi terus menggerogoti Pertamina.  Pertamina, perusahaan minyak dan gas negara Indonesia, telah menjadi salah satu perusahaan terbesar dan terpenting di Indonesia. Namun, di balik kesuksesan tersebut, Pertamina juga telah mengalami berbagai kasus korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Pada artikel ini, kita akan membahas tentang sejarah korupsi di Pertamina dari jaman ke jaman. Jaman Orde Baru (1966-1998) Pada jaman Orde Baru, Pertamina dipimpin oleh Ibnu Sutowo, yang kemudian menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh di Indonesia. Namun, pada tahun 1970-an, Pertamina mengalami krisis keuangan yang parah, yang kemudian terungkap bahwa salah satu penyebabnya adalah korupsi. Pada tahun 1976, Ibnu Sutowo digantikan oleh Pi...

  Meskipun bukan ide baru, Presiden Prabowo Subianto yang belum genap menjalankan 100 hari pemerintahannya bersama Gibran dan Kabinet Merah Putih, melontarkan usulan agar Pilkada diselenggarakan oleh DPRD seperti pada jaman orde baru. Prabowo Subianto di TPS pada saat Pemilihan Umum (Image: berita2bahasa.com) Sebagaimana ditayangkan oleh Kompas TV pada acara Sapa Indonesia Pagi (16/12/2024), yang dilansir kembali oleh berita online kompas.tv pada 16 Desember 2024, usulan Prabowo untuk mengembalikan Pilkada kepada DPRD menuai banyak kritik, termasuk oleh Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem atau Pekumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi. Prabowo melontarkan gagasan tersebut dengan alasan efesiensi sebagai dasar argumentasi. Titi Anggraini menyatakan bahwa argumentasi Prabowo tersebut adalah kontradiktif karena Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo – Gibran justru membentuk kabinet gemuk. Terkait hal itu Titik dari Perludem menegaskan bahwa, "Ini agak kontradiktif, untuk u...

 Ferdinand Hutahaean, politisi PDI Perjuangan, sangat getol menggunakan istilah orde lama versus orde baru dalam persaingan antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan karena beberapa alasan berikut: Untuk memperkuat identitas PDI Perjuangan. PDI Perjuangan adalah partai yang didirikan oleh Soekarno, presiden pertama Indonesia. Soekarno dikenal sebagai sosok yang nasionalis dan berpihak kepada rakyat kecil. Dengan menggunakan istilah orde lama, Ferdinand Hutahaean ingin memperkuat identitas PDI Perjuangan sebagai partai yang berakar pada ideologi Soekarno. Ferdinand Hutahaean sedang memberikan pemaparan soal Capres 2024 pada Diskusi Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Sinergi Indonesia Maju (SIM)  Untuk menyerang lawan politik. Ferdinand Hutahaean menilai bahwa Prabowo Subianto dan Anies Baswedan adalah representasi dari orde baru. Orde baru adalah era pemerintahan Presiden Suharto yang dikenal dengan sistem otoriter dan korupsi. Dengan menggunakan istilah orde...

  Gagasan awal untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta adalah Presiden Sukarno pada era 1950an. Ketika itu Bung Karno merencanakan untuk membangun ibukota baru di Kalimantan Barat. Presiden Suharto punya pendapat berbeda dengan Sukarno, yaitu memilih daerah Jonggol, di kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak jauh dari Jakarta.  Presiden Suharto ketika itu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/1997 pada 15 Januari 1997. Belum sempat terlaksana, pada Mei 1998, pemerintahan rezim Orde Baru jatuh, dan tidak ada lagi pembicaraan pembicaraan tentang pemindahan Ibukota Baru di era Gus Dur maupun Presiden Megawati Sukarno Putri.  Menurut situs berita online kabar24.bisnis.com, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mewacanakan pemindahan ibukota pada Oktober 2010, bahkan ayah Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ini membuat tiga opsi terkait pemindahan ibukota:  Opsi Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota maupun pusat pemerintahan dengan pembenahan total. ...