Global & Indonesian Hot 🔥Topic

  Meskipun bukan ide baru, Presiden Prabowo Subianto yang belum genap menjalankan 100 hari pemerintahannya bersama Gibran dan Kabinet Merah Putih, melontarkan usulan agar Pilkada diselenggarakan oleh DPRD seperti pada jaman orde baru. Prabowo Subianto di TPS pada saat Pemilihan Umum (Image: berita2bahasa.com) Sebagaimana ditayangkan oleh Kompas TV pada acara Sapa Indonesia Pagi (16/12/2024), yang dilansir kembali oleh berita online kompas.tv pada 16 Desember 2024, usulan Prabowo untuk mengembalikan Pilkada kepada DPRD menuai banyak kritik, termasuk oleh Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem atau Pekumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi. Prabowo melontarkan gagasan tersebut dengan alasan efesiensi sebagai dasar argumentasi. Titi Anggraini menyatakan bahwa argumentasi Prabowo tersebut adalah kontradiktif karena Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo – Gibran justru membentuk kabinet gemuk. Terkait hal itu Titik dari Perludem menegaskan bahwa, "Ini agak kontradiktif, untuk u...

 Ferdinand Hutahaean, politisi PDI Perjuangan, sangat getol menggunakan istilah orde lama versus orde baru dalam persaingan antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan karena beberapa alasan berikut: Untuk memperkuat identitas PDI Perjuangan. PDI Perjuangan adalah partai yang didirikan oleh Soekarno, presiden pertama Indonesia. Soekarno dikenal sebagai sosok yang nasionalis dan berpihak kepada rakyat kecil. Dengan menggunakan istilah orde lama, Ferdinand Hutahaean ingin memperkuat identitas PDI Perjuangan sebagai partai yang berakar pada ideologi Soekarno. Ferdinand Hutahaean sedang memberikan pemaparan soal Capres 2024 pada Diskusi Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Sinergi Indonesia Maju (SIM)  Untuk menyerang lawan politik. Ferdinand Hutahaean menilai bahwa Prabowo Subianto dan Anies Baswedan adalah representasi dari orde baru. Orde baru adalah era pemerintahan Presiden Suharto yang dikenal dengan sistem otoriter dan korupsi. Dengan menggunakan istilah orde...

  Gagasan awal untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta adalah Presiden Sukarno pada era 1950an. Ketika itu Bung Karno merencanakan untuk membangun ibukota baru di Kalimantan Barat. Presiden Suharto punya pendapat berbeda dengan Sukarno, yaitu memilih daerah Jonggol, di kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak jauh dari Jakarta.  Presiden Suharto ketika itu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/1997 pada 15 Januari 1997. Belum sempat terlaksana, pada Mei 1998, pemerintahan rezim Orde Baru jatuh, dan tidak ada lagi pembicaraan pembicaraan tentang pemindahan Ibukota Baru di era Gus Dur maupun Presiden Megawati Sukarno Putri.  Menurut situs berita online kabar24.bisnis.com, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mewacanakan pemindahan ibukota pada Oktober 2010, bahkan ayah Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ini membuat tiga opsi terkait pemindahan ibukota:  Opsi Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota maupun pusat pemerintahan dengan pembenahan total. ...