Global & Indonesian Hot 🔥Topic

Breaking news: Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta masuk bursa calon Wakil Presiden.  JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Setelah kasus ijazah Gibran Rakabuming Raka mengguncang Istana hingga berujung pada pengunduran dirinya, Prabowo kini memasang standar baru: siapa pun yang mau jadi calon wakil presiden pengganti, dokumen pendidikannya wajib diperiksa sampai ke akar-akarnya. Momen bersejarah Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden Prabowo setelah Gibran menyerahkan Surat pengunduran Diri kepada Pimpinan MPR (lintaspapua.com)  Pesan itu disampaikan Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, yang ditugaskan mengawal proses pergantian wapres agar tidak lagi menyisakan bom waktu hukum. “Jangan sampai kasus Gibran terulang. Dokumen calon wapres akan diperiksa,” ujar Yusril, seperti dikutip dalam laporan CNN Indonesia. Dari Istana ke Ruang Sidang, Lalu ke Surat Pengunduran Diri Drama ini tidak datang tiba-tiba...

Topik panas politik Indonesia.  Habiburokhman Ungkap Jam 11 Gibran Serahkan Pengunduran Diri ke MPR JAKARTA — Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat pada Kamis (12/11/2026). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada pukul 11.00 WIB. Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman di sela rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri. Saat memimpin rapat, ia mempersilakan anggota Komisi III, Benny Kabur Harman, untuk berbicara lebih dulu karena harus menghadiri acara di MPR. “Karena beliau ada ikut acara MPR, dipersilakan bicara duluan,” kata Habiburokhman. “Jam 11 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya, Pak,” lanjutnya. Pernyataan senada juga dikutip Bloomberg Technoz, yang menyebut sejumlah anggota Komisi III harus menghadiri acara di MPR siang itu sehingga diberi kesempatan bertanya lebih awal kepada Kapolri dalam rapat dengar pendapat. Rangk...

  Pintu Hukum Gibran Tertutup: Yusril Sebut Putusan MA dan MK Sudah Final JAKARTA — Harapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazahnya di pengadilan kini menemui jalan buntu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan tidak ada lagi jalur hukum yang bisa ditempuh Gibran. Dua putusan tertinggi negara, dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), sudah sama-sama final. "Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pernyataan itu menjadi jawaban atas keinginan Gibran yang sebelumnya ingin membuktikan dokumen penyetaraan pendidikannya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kenapa Gibran Tak Bisa ...

  Jakarta — Ada tiga peristiwa yang jika dibaca terpisah tampak seperti berita biasa. Jika dibaca berurutan, ketiganya membentuk pola yang sama: pertarungan kekuasaan antara Presiden Prabowo Subianto dan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo kini sudah masuk ke jalur hukum dan parlemen. Putusan Mahkamah Agung soal Surat Keterangan Gibran Rakabuming Raka Jejak pertama dimulai dari pengadilan. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan penarikannya. Surat yang dimaksud bernomor 9149/D.D1/KS/2019, diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Perkara itu diajukan advokat bernama Subhan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga disebut tidak menemukan bukti ijazah SMA atau yang setara yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat mengajukan penyetaraan ke Kemente...

 Puan Maharani, Ketua DPR RI apresiasi kesigapan Polri dalam menangani kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan tokoh-tokoh lainnya. Hal ini terungkap pada saat Puan berpidato pada sidang paripurna DPR RI hari ini, Selasa, 10 November 2026 yang juga bertepatan dengan Hari Pahlawan.  Puan Maharani, Ketua DPR RI (wahananees.co)  DPR Apresiasi Keberanian Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Presiden, Komisi III Jadwalkan Rapat Kerja dengan Kapolri Jakarta, Selasa, 10 November 2026 — Apresiasi terhadap kesigapan Polri dalam menangani dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengemuka dari anggota DPR RI, khususnya Komisi III. Apresiasi itu terutama ditujukan kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan jajaran Bareskrim Polri yang berani mengusut perkara tersebut hingga menetapkan mantan Kapolri sebagai tersangka. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto, menyampaikan apresiasi kepada Kapolri dan seluruh jajaran Polri karena be...

  Tiga Petinggi PSI Mundur Serentak, Kaesang Terima Pengunduran Diri JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kehilangan tiga tokoh sentralnya dalam satu hari. Pada Senin, 9 November 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka mengumumkan pengunduran diri dari PSI. Ketiganya merupakan kader PSI yang juga menjabat di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pengunduran diri tersebut dikonfirmasi dan diterima oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Giring Pamit Lebih Dulu Rangkaian pengunduran diri itu diawali oleh Giring Ganesha. Mantan Ketua Umum PSI tersebut mengumumkan keputusannya melalui akun Instagram pribadinya. Giring menyatakan, selama berada di partai, ada beberapa hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan apa yang diperjuangkannya sejak awal bergabung dengan PSI. Ia mengaku telah memutuskan untuk mundur dari keanggotaan PSI sejak pekan sebe...