Global & Indonesian Hot 🔥Topic

  Dua Pentolan Pergi dalam Sehari, PSI Diguncang dari Dalam? Giring dan Raja Juli pamit di hari yang sama. Satu bicara soal “tak lagi sejalan”, satu lagi soal fokus ke kabinet. Tapi kenapa sekarang? JAKARTA — Senin, 9 November 2026, menjadi salah satu hari paling sunyi sekaligus paling gaduh bagi Partai Solidaritas Indonesia. Dalam hitungan jam, dua nama besar mengumumkan perpisahan dengan partai yang membesarkan mereka: Giring Ganesha dan Raja Juli Antoni. Keduanya bukan kader pinggiran. Keduanya adalah mantan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PSI, sekaligus pejabat di kabinet Presiden Prabowo Subianto. Kabar itu langsung memantik pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar keluar-masuk partai: apakah ini hanya soal kesibukan kabinet, atau ada retakan yang selama ini ditahan? Ada satu hal yang perlu diluruskan sejak awal. Hingga berita ini ditulis, tidak ada bukti terverifikasi bahwa Isyana Bagoes Oka ikut mundur. Namanya memang ikut beredar dalam percakapan publik, tetapi pembe...

  bukan sekadar obrolan ekonomi biasa. Ini obrolan yang bikin merinding. Di  Podcast Unfiltered kali ini, Tom Lembong kembali duduk santai, tapi yang dibahas sama sekali nggak santai: skenario Rupiah ke Rp 20.000 dan apa yang terjadi kalau Indonesia sampai diturunkan peringkatnya oleh MSCI. Bayangin ini: Kita selama ini bangga karena ekonomi Indonesia dibilang besar. Nomor 16 dunia, katanya. Tapi Tom ngajak kita lihat dari kacamata yang beda. Besar itu relatif. Kalau dibagi jumlah penduduknya, GDP per kapita kita masih jauh. Kita ini negara besar yang masih miskin, kalau jujur-jujuran. Dan dari situlah masalahnya mulai kebuka satu per satu. 1. Data kita dipertanyakan. Bukan karena kita nggak punya data, tapi karena kredibilitasnya diragukan. Investor global itu bukan cuma lihat angka, mereka lihat apakah angkanya bisa dipercaya. Kalau kepercayaan itu retak, uang akan pergi duluan sebelum kita sempat menjelaskan. 2. Regulasi ada, implementasi minim. Di atas kertas, semua terli...

 *" Ijazah Jokowi"* @pmsusbandono 6 November 2026 Masalah asli atau palsu ijazah Jokowi memang kontroversial.  Saya tak mempunyai data apa pun ttg keaslian atau kepalsuan ijazah Jokowi. Oleh sebab itu saya milih abstein. Mungkin kalo hrs milih ya 50-50. Untuk itu saya diam, tak pernah kasih komentar krn ketiadaan data.  Yg bisa saya sampaikan hanyalah fakta bahwa _* trust*_ di kalangan masyarakat kita sdh sangat rendah. Kita berada di lingkungan *_"distrust society"_* yg begitu dalam.  Jadi kalau ada informasi yang baru datang dengan nada minor orang cenderung percaya.  Contoh : kalau ada berita bahwa pak A slingkuh dengan tante B, maka "masyarakat" cenderung percaya.  Kalau di survei, >50% percaya, padahal mereka tak pernah melihat sendiri kejadiannya. Bahkan si pembawa berita juga hanya mendengar dari orang lain belaka.  Semakin ke atas levelnya, ketidakpercayaan itu cenderung mengental.  Ucapan atau pidato pemimpin apalagi Presiden cenderun...

PENYADAPAN PRABOWO BUKAN SEKADAR SKANDAL, INI PERTARUNGAN KEKUASAAN Jika ini hanya soal penyadapan ilegal, ceritanya akan selesai di ruang sidang. Pelaku dihukum, sistem diperbaiki, publik lupa. Tapi kasus ini tidak sesederhana itu. Ketika yang disadap adalah Presiden Republik Indonesia, dan yang diduga menyadap adalah mantan Kapolri yang baru saja duduk di lingkaran terdalam Istana, ini bukan lagi sekadar pelanggaran hukum. Ini adalah pertarungan kekuasaan di jantung negara. 1. Kenapa Kata “Makar” Muncul, Padahal Pasalnya Bukan Makar? Secara resmi, Bareskrim Polri pada 3 November 2026 menetapkan tiga tersangka: mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Mereka dijerat Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP soal penyadapan ilegal, dengan ancaman hingga 10 tahun penjara, plus pasal penghapusan data elektronik dan akses ilegal. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bahkan menegaskan, saat itu kasus ini belum dikenakan pasal m...

  SKANDAL SADAP PRESIDEN: Gerindra Tagih Otak Pelaku di Balik Tiga Jenderal Jakarta - Skandal penyadapan ilegal nomor Presiden Prabowo Subianto naik level. Bukan lagi soal siapa yang menekan tombol sadap, tapi siapa yang memberi perintah. Itu yang ditegaskan Partai Gerindra hari ini. Satu hari setelah Bareskrim menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka, Gerindra minta Polri jangan berhenti di pelaksana lapangan. "Polri tidak boleh berhenti hanya pada eksekutor di lapangan atau oknum yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini. Bareskrim harus mengusut tuntas siapa pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah, maupun penyandang dana di balik aksi penyadapan ilegal ini," kata Jubir Gerindra Sugiat Santoso, Rabu (4/11/2026). Tiga Jenderal di Pusaran LIMS Konferensi pers Bareskrim pada Selasa malam 3 November 2026 mengungkap konstruksi yang mengejutkan publik: Tersangka: Mantan Kapolri yang kini Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivku...

  INVESTIGATIVE REPORT: OPERASI SENYAP DI DALAM LIMS — JEJAK PENYADAPAN NOMOR PRESIDEN Jakarta - Sebuah laporan dari dalam Markas Besar Polri sendiri yang akhirnya membongkar dugaan operasi penyadapan ilegal terbesar dalam dua tahun terakhir. Sasarannya bukan bandar narkoba atau jaringan teror. Sasarannya adalah Presiden. Pada Selasa malam, 3 November 2026, Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin berdiri di podium Mabes Polri. Kalimatnya pendek, tapi eksplosif: Bareskrim telah menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka penyadapan ilegal, dan satu orang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi. Kasus ini bukan bocor ke media. Kasus ini dilaporkan dari dalam. Anatomi Sebuah Pelanggaran Prosedur Alat yang digunakan bernama LIMS - Lawful Interception Management System. Secara hukum, ini adalah alat sadap legal milik negara. Prosedurnya diatur ketat dalam Perkap No. 5 Tahun 2010: hanya boleh digunakan jika ada surat permohonan penyidik, laporan polisi, dan untuk kepentingan penyel...