Global & Indonesian Hot 🔥Topic

 Pada pemilihan presiden Indonesia 2024, pengaruh gimmick dan rekam jejak dapat memengaruhi baik generasi Z maupun calon pemilih yang lebih dewasa. Mari kita lihat penjelasan lebih rinci mengenai kedua faktor tersebut: 1. Gimmick: Gimmick merujuk pada strategi atau taktik yang digunakan oleh calon presiden untuk menarik perhatian pemilih. Faktor ini dapat berpengaruh pada generasi Z yang cenderung terhubung dengan media sosial dan berita viral. Gimmick yang kreatif dan menarik dengan menggunakan platform digital seperti Youtube, Instagram, atau TikTok dapat menarik perhatian generasi Z dan memberikan pengaruh pada keputusan mereka dalam memilih. Namun, penting untuk mencermati bahwa gimmick semata tidak boleh menggantikan substansi dan kebijakan yang jelas dari calon pemimpin. Generasi Z yang lebih berpendidikan dan kritis juga akan mempertimbangkan rekam jejak dan kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh calon presiden. 2. Rekam jejak: Rekam jejak calon presiden sangat penting bagi pem

  Tahun politik semakin menggelitik, apalagi setelah ada  Makin wacana pasangan Capres Cawapres Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo pada Pilpres 2024 mendatang. Saudara kandung Prabowo Subianto, yaitu pengusaha besar H ashim Sujono Djojohadikusumo sudah langsung merespon, bahwa tidak mungkin  terjadi pasangan Ganjar sebagai Capres, dengan Prabowo Subianto sebagai Cawapresnya.  Kehebohan wacana tersebut salah satunya terjadi Semua gegara Presiden Jokowi melihat proses panen raya di Jawa Tengah bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan, yang sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo, Menhan Prabowo Subianto & Gubernur Jawa Tengah sedang berfoto wefie di saat panen raya di Kebumen, Jawa Tengah (Foto: kompas.com) Sebelumnya Presiden Joko Widodo memang sering meng-endorse Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI yang bertujuan sebagai penerus atau pengganti Presiden Jokowi, yaitu untuk meneruskan est

Blantika poitik Indonesia memang sangat dinamis, bahkan terlalu mudah berubah. Pada 2009, Indonesia sudah punya sistem pemilihan calon legislatif dengan sistem proporsional terbuka, yang sebelumnya tertutup. Runtuhnya rezim orde baru, demokrasi langsung pun dimulai dengan pemilihan presiden secara langsung. Pertarungan pertama dengan sistem pilpres langsung adalah munculnya Soesilo Bambang Yudhoyono alias SBY cabagai capres 2004. SBY bersama Partai Demokrat berjaya. SBY memenangkan pemilihan presiden dua kali berturut-turut. Pada rezim pemerintahan SBY disetujui pula presidential treshold minimal 20 persen sampai saat ini. Yang menarik adalah ada wacana untuk menurunkan presentase presidential treshold di bawah 20 persen, bila perlu 0 persen, sehingga semakin banyak peluang kandidat partai yang bisa dicalonkan, tanpa harus koalisi.  Belakangan ini sistem proporsional terbuka yang telah berjalan sejak 2009 diwacanakan agar kembali ke sistem proporsional tertutup. Baik sistem terbuka mau

  Tahun 2022 sudah berlalu. Memasuki tahun 2023 adalah tantangan besar untuk setiap pemimpin di Indonesia, baik para camat, bupati, walikota, gubernur maupun kabinet Indonesia Maju, yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin, Wakil Presiden yang akan menyelesaikan masa baktinya sampai 2024, di tengah tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2022.  Adalah menarik untuk untuk melakukan evaluasi kinerja Presiden Jokowi yaitu #jokowi2periode di tengah krisis ekonomi dan resesi global. Sementara itu tahun politik makin hangat setelah tahun baru 2023.    Obrolan politik tentang siapa yang paling pas jadi capres 2024 pada pemilu serentak 2024 semakin hangat. Maklumlah para politisi dari berbagai partai politik sedang berlomba mempersiapkan diri sebagai caleg 2024, calonbupati calon walikota, calon gubernur dan tentu saja membuat sibuk mereka yang ambisius ingin jadi calon presiden 2024.   Para bakal calon presiden ini pasti ingin meraih simpati masyarakat Indonesia. Mu

Menyimak proses suksesi di Indonesia pasca reformasi 1998, memang sangat menarik, kemudian semakin dinamis terutama setelah pemilihan presiden secara langsung dimulai pada 2004. Lebih heboh lagi pada saat Presiden Joko Widodo terpilih untuk kedua kalinya pada 2019. Obrolan tentang siapa yang harus jadi pengganti atau penerus Presiden Jokowi, bahkan sudah mulai dibicarakan sebelum Presiden Jokowi dilantik sebagai RI 1.  Di semua negeri yang ada di dunia, apapun sistem pemerintahan dan ideologi politiknya, persoalan suksesei seorang presiden, perdana menteri, bahkan raja dan ratu merupakan pembicaraan sangat popular untuk diperbincangkan.  Para ahli sejarah dan politik sepakat bahwa, siapapun yang terpilih menjadi pemimpin baru, akan ada proses pencarian calon atau kandidat yang diproses kemunculannya oleh King Maker. Istilah ini tidak harus merujuk, apakah dia seorang pria atau perempuan.  Ternyata mencari kingmaker dan Capres 2024 sebelum era Jokowi hingga jaman Sukarno atau Bung Karno

Undangan deklarasi yang beredar tentang deklarasi Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem akhirnya terbukti. Pada hari ini, Senin, 3 Oktober 2022 Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem deklarasikan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden yang akan berlaga pada Pemilu Serentak 2024. Menurut informasi yang diketahui belakangan ini deklarasi yang berlangsung 3 Oktober ini rencananya digelar pada 10 November 2022. Hal ini ditanyakan sempat ditanyakan oleh awak media pada saat sesi tanya jawab. Menurut Surya Paloh hari ini adalah hari baik.  Surya Paloh juga menyebut bahwa apakah ini ada kaitannya dengan KPK atau tidak. Hal ini disinggung pemilik media group ini mungkin karena Anies Baswedan sudah pernah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sehubungan dugaan korupsi pada penyelenggaraan balapan Formula E.  Ketika ditanya oleh wartawan tentang hubungan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi, dengan santai Surya Paloh menjawab bahwa hubungannya dengan Presiden Jokowi sangat baik dan mantap.  Ani

  Amerika Serikat sekarang sudah punya Wakil Presiden perempuan setelah Joe Biden dan Kamala Harris mengalahkan Donald Trump. Namun USA yang dipandang sebagai negara paling demokratis ini belum pernah memiliki presiden perempuan seperti Indonesia. Di tengah hebohnya polemik tentang acara Puan Maharani yang tidak mengundang Ganjar Pranowo pada acara PDI Perjuangan di Semarang, wacana capres atau cawapres perempuan kembali mencuat.  Pengalaman Indonesia yang pernah memiliki Wapres dan Presiden perempuan yaitu Megawati Sukarno Putri di episode awal reformasi memang menarik. Ketika Megawati ikut Pilpres 2009 melawan Susilo Bambang Yudhoyono alias, yang diusung Partai Demokrat, partai yang sangat baru ketika itu - ternyata pemilihan presiden pertama yang langsung dipilih oleh rakyat itu tidak berhasil dimenangkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. SBY pun dua kali berturut-turut terpilih.  Apakah akan ada perempuan yang akan dicalonkan sebagai Capres atau Cawapres pada Pilpres 2024? Di abad te

Ibarat banjir yang melanda suatu daerah, gonjang-ganjing politik seolah-olah juga ada siklus tahunan atau lima tahunan. Sepertinya inilah yang sedang terjadi pada Partai Demokrat. Setelah Kongres Luar Biasa Partai Demokrat atau KLB Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, kini partai berlogo mirip mobil Mercedez Benz ini ibarat matahari kembar sedang bersinar. Entah yang mana yang paling terang benderang, apakah versi AHY atau Partai Demokrat versi KLB yang dipimpin oleh Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko? Di tengah ramainya pro kontra yang dialami partai yang pernah mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai Presiden RI bahkan dua kali masa jabatan ini, dua versi kepemimpinan partai ini akan diuji secara hukum atau undang-undang yang berlaku.  Pada setiap "sengketa" pasti semua kubu mengklaim pihaknya paling berhak untuk melanjutkan eksistensinya. Baik kubu Agus Harimurti Yudhoyono maupun Moeldoko punya beban tidak ringan agar bisa aman untuk mendapa