Posts

Showing posts with the label DPR RI

Followers

PAN Ikut Copot Kadernya dari DPR: Eko Patrio dan Uya Kuya

Image
 Setelah Partai Nasdem copot Nafa Urbah dan Ahmad Sahroni dari Fraksi Nasdem di DPR RI, hal yang sama dilakukan pula oleh Partai Amanat Nasional ( PAN).  Eko Patrio dan Uya Kuya, dua politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga merupakan artis terkenal, kini tengah menjadi sorotan publik. Mereka didesak untuk dicopot dari keanggotaan DPR RI karena dinilai tidak pantas menjadi wakil rakyat. Sikap dan perilaku mereka dianggap tidak menunjukkan empati di tengah penderitaan masyarakat. Uya Kuya dan Eko Patrio (suaranasional.com)  Beberapa pernyataan dan tindakan mereka yang memicu kontroversi antara lain: - Pernyataan tentang Joget di Sidang Tahunan: Uya Kuya berkomentar tentang momen anggota DPR berjoget di sela-sela Sidang Tahunan MPR, dengan mengatakan "Lah, emang kita artis? Kita artis. Kita DPR, tapi kita artis". Pernyataan ini memicu kemarahan netizen. - Tunjangan Rumah DPR: Deddy Sitorus, anggota DPR dari PDIP, membandingkan gaji anggota DPR dengan gaji buruh atau ...

Purnawirawan TNI Serahkan Surat Pemakzulan Gibran ke DPR

Image
 Pada Selasa, 3 Juni 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima secara resmi surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut diserahkan langsung oleh sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam kelompok bernama Petisi 100. Penyerahan surat berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, dan diterima oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dalam pernyataannya, Dasco mengatakan bahwa DPR akan menindaklanjuti surat tersebut sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif. Jokowi bersama Gibran Rakabuming Raka (Image: rmol.id)  Para purnawirawan yang menyerahkan surat tersebut menilai bahwa Gibran telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, terutama terkait pencalonannya sebagai wakil presiden dalam Pemilu 2024 yang dinilai kontroversial. Mereka meminta DPR menggunakan hak konstitusional untuk memproses usulan pemakzulan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Kelompok Petisi 100 menegaskan bahwa langkah ini diambil bukan untuk m...

Total Pageviews

Real Information