Terkait Penanganan Covid-19 Terungkap Hal Ini Di Kota Makassar

Sudah banyak pakar virus yang mengatakan bahwa Covid-19 adalah sangat membahayakan kesehatan dan mengancam nyawa manusia, apalagi setelah varian baru muncul. Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memberlakukan PPKM Darurat di Jawa dan Bali, bahkan mulai 12 Juli 2021 akan berlaku di luar Bali dan Jawa. 

Meskipun demikian pemerintah sudah melaksanakan apa yang disebut protokol kesehatan di seluruh Indonesia untuk menangani masalah virus Corona ini agar tidak semakin meluas, termasuk di Makassar Sulawesi Selatan. Namun yang sangat disayangkan karena ada 30 pejabat di Kota Makassar yang membangkang dan enggan menangani kasus Covid-19 di wilayah mereka. 

Terkait masalah serius ini 30 pejabat eselon tiga dan empat di kota Makassar telah dicopot dari jabatannya, yang terdiri dari camat dan lurah. 

Danny Pomanto Walikota Makassar (sonora.id)

Menurut laporan situs berita online CNNIndonesia.com (10/7/2021) Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto, Wali Kota Makassar menjelaskan bahwa telah melihat beberapa lurah dari 153 lurah yang bertugas di wilayahnya tidak mendukung penanganan Covid-19. 

Sehubungan dengan masalah tersebut, Mohammad Rhamdan yang memiliki sapaan akrab Danny, menegaskan bahwa, "Saya melihat banyak lurah yang menyampaikan tidak mendukung Makassar Recover. Insya Allah saya akan pecat lurah dan camat yang seperti ini," 

Setelah para lurah itu dicopot, Danny segera menunjuk pelaksana tugas (plt) untuk mengisi jabatan 30 lurah dan camat yang telah dipecat tersebut. 

Lalu Mohammad Ramdhan Pomanto yang berani bertindak tegas ini menjelaskan lebih lanjut bahwa, "Pekan depan akan di-Plt-kan oleh pejabat kecamatan setempat atau pengawai kelurahan setempat. Hal ini tidak menyalahi aturan berdasarkan UU kepegawaian," 

Menurut Walikota Makassar ini, bahwa seluruh Tim Detektor yang tersebar di 153 kelurahan yang ada di 15 kecamatan se-Kota Makassar, telah bergerak ke rumah-rumah warga untuk mendeteksi penyebaran Covid-19 di tingkat RT/RW. 

Kemudian Pomanto yang akrab disapa dengan sebutan Danny ini menegaskan kembali bahwa, "Mereka mendeteksi warga yang terpapar, setelah itu, kita akan melakukan testing dengan swab PCR atau swab antigen. Ini sebagai langkah untuk menurunkan status Makassar yang masih berstatus oranye," 

Presiden Jokowi sebelumnya pernah mengingatkan agar para kepala daerah dari yang menjabat sebagai gubernur, bupati dan walikota, begitu pula para camat dan lurah agar serius menangangi penanggulangan virus Corona ini. Selain itu program vaksinasi Covid-19 ini agar dijalankan dengan baik. 

Presiden Jokowi juga menargetkan bahwa mulai Agustus 2021 pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 sebanyak 2 juta orang perhari, sehingga herd immunity atau kekebalan komunitas (masyarakat) dapat diwujudkan lebih cepat.