Presiden Jokowi Membangun IKN Untuk Siapa?

 Gagasan awal untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta adalah Presiden Sukarno pada era 1950an. Ketika itu Bung Karno merencanakan untuk membangun ibukota baru di Kalimantan Barat. Presiden Suharto punya pendapat berbeda dengan Sukarno, yaitu memilih daerah Jonggol, di kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak jauh dari Jakarta. 

Presiden Suharto ketika itu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/1997 pada 15 Januari 1997. Belum sempat terlaksana, pada Mei 1998, pemerintahan rezim Orde Baru jatuh, dan tidak ada lagi pembicaraan pembicaraan tentang pemindahan Ibukota Baru di era Gus Dur maupun Presiden Megawati Sukarno Putri. 

Menurut situs berita online kabar24.bisnis.com, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mewacanakan pemindahan ibukota pada Oktober 2010, bahkan ayah Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ini membuat tiga opsi terkait pemindahan ibukota: 

Opsi Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota maupun pusat pemerintahan dengan pembenahan total.

 Opsi Kedua, Jakarta tetap menjadi ibu kota, tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain. Presiden waktu itu mencontohkan Malaysia, yang beribu kota di Kuala Lumpur tapi pusat pemerintahannya di Putrajaya.

 Opsi Keetiga: Membangun ibu kota baru, seperti Canberra (Australia) dan Ankara (Turki). Opsi itu muncul kembali setelah Jakarta dilanda banjir besar pada 2013.

Presiden Jokowi didampingi Pimpinan Pasukan Merah TariuBorneo Bangkule Rajakng (TBBR) Panglima Jilah (kanan) saat menghadiri acaratemu akbar Pasukan Merah TBBR di Rumah Radakng, Pontianak, Kalimantan Barat,Selasa (29/11/2022).

Akhirnya Presiden Joko Widodo mengambil keputusan bulat untuk membangun ibukota baru Indonesia di Kalimantan Timur, yaitu di Penajam Paser. 

Presiden Jokowi membangun ibukotanusantara dan ada pro kontra. Apakah pembangunan Ibukota baru Indonesia di Penajam Paser utara Kalimantan Timur harus dilanjutkan atau tidak?

Untuk siapa Presiden Jokowi membangun IKN?

  Yang tidak setuju dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN adalah karena dianggap memboroskan APBN. Serbuan virus corona atau Covid-19 juga dianggap menjadi alasan agar #megaprojects terrsebut tidak harus dilanjutkan.

 Tentu ada alasan lain. Sementara, para pihak yang menganggap pentingnya proyek pemindahan ibukota RI dari Jakarta ke Kalimantan tetap harus dilanjutkan, misalnya karena Jakarta dianggap sudah tidak layak lagi sebagai ibukota negara.

 Yuk simak bagaimana respon Basuki Hadimuljono Ketum ReJo HM Darmizal, dan Baron Danardono Indonesian Political Observer, yang juga aktif dalam komunitas politik, sosial dan budaya.