Menurut Hensat soal pengganti Gibran: Kalau Salah Pilih. Itu Salah Presiden
Selain PKB yang terang-terangan ingin ajukan Cak Imin sebagai pengganti Gibran, ternyata partai koalisi lainnya serahkan soal wapres baru kepada Presiden Prabowo. Kita juga tahu Partai Demokrat tak ajukan AHY sebagai wapres baru.
Bola panas kini ada di tangan Presiden Prabowo Subianto yang harus cermat untuk mencari pengganti Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi ini.
Karena itu menarik tayangan YouTube berikut yang membahas bola panas ini, tentang sikap Hendri Satrio alias Hensat.
"[FULL] Seleksi Wapres RI, A Pilihan Prabowo? Hensat: Kalau Salah Pilih, Itu Salah Presiden!"
Kenapa menarik? Berikut adalah isi tayangan tersebut;
Indonesia sedang masuk babak baru yang jarang terjadi dalam sejarah ketatanegaraan kita: kursi Wakil Presiden kosong di tengah jalan.
Cerita itu dimulai pada 12 November 2026, ketika Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI.
Sejak saat itu, bola panas berpindah ke dua tempat: ke Istana dan ke Senayan.
Di Istana, Presiden Prabowo Subianto punya kewenangan sekaligus beban konstitusional. Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, beliau punya waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti. MPR berharap nama itu sudah diserahkan paling lambat 18 November 2026.
Di Senayan, MPR tidak tinggal diam. Mereka membentuk tim khusus beranggotakan 36 orang untuk memverifikasi syarat administratif dan konstitusional kedua kandidat itu. Setelah lolos verifikasi, seluruh anggota MPR yang akan memilih satu nama.
Puncaknya dijadwalkan pada 2 Desember 2026, lewat rapat paripurna untuk pemilihan, pengesahan, dan pelantikan Wapres baru.
Tapi di balik prosedur yang terlihat rapi itu, ada tarik-menarik yang tidak kalah panas: dinamika di internal koalisi pemerintah.
Dalam pembahasan di video itu disebutkan, Prabowo disebut mengutamakan kandidat yang punya tiga hal: loyalitas, kesamaan visi, dan kemampuan menjalankan program strategis pemerintah — mulai dari ketahanan pangan, energi, sampai hilirisasi.
Di titik inilah komentar pengamat politik Hensat menjadi tajam dan jadi judul video ini:
"Kalau salah pilih, itu salah Presiden!"
Artinya, tidak ada lagi alasan untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan koalisi, atau menyalahkan MPR. Karena dua nama itu murni usulan Presiden, maka kualitas Wapres ke depan adalah cermin dari kualitas keputusan Presiden hari ini.
Pertanyaannya pun mengambang sampai akhir diskusi: Siapa dua sosok yang akan dipilih Prabowo? Seberapa solid koalisi dalam menerima pilihan itu? Dan apakah MPR hanya akan menjadi stempel, atau benar-benar menjadi ruang seleksi?
Pernyataan Hensat itu ada benarnya, tapi juga tidak sesederhana itu.
Pertama, ini ujian kepemimpinan Prabowo yang paling personal.
Memilih menteri itu bisa direvisi. Memilih Wapres itu tidak bisa sembarangan diganti. Wapres akan mendampingi sampai akhir masa jabatan, menjadi simbol stabilitas, sekaligus menjadi "ban serep" konstitusional kalau terjadi sesuatu pada Presiden. Jadi kalau Prabowo salah pilih sekarang, sejarah akan mencatatnya sebagai kesalahannya sendiri, bukan kesalahan MPR.
Kedua, loyalitas saja tidak cukup.
Loyalitas itu penting supaya pemerintahan tidak gaduh dan tidak ada matahari kembar. Tapi kalau hanya loyal tanpa kapasitas dan keberanian untuk berkata "tidak" saat Presiden keliru, Wapres hanya akan jadi pelengkap seremoni. Yang kita butuhkan bukan sekadar pendamping yang setuju terus, tapi pendamping yang bisa mengingatkan, mengeksekusi program, dan dipercaya publik.
Ketiga, proses di MPR jangan sampai jadi formalitas.
Tim 36 orang dan sidang paripurna itu seharusnya bukan sekadar ajang mengesahkan dua nama yang sudah ditentukan. Di sinilah publik bisa menilai: apakah MPR berani menguji rekam jejak, visi, dan integritas kandidat secara terbuka, atau hanya sekadar menjalankan skenario politik yang sudah disepakati di belakang layar.
Keempat, ini juga ujian kedewasaan koalisi.
Setiap partai pasti ingin jagoannya masuk. Tapi kalau koalisi ribut hanya karena jatah kursi, pesan yang sampai ke rakyat adalah: jabatan Wapres diperebutkan sebagai hadiah politik, bukan sebagai amanah untuk melayani. Justru di momen seperti ini, koalisi yang solid adalah koalisi yang mau legowo kalau pilihannya bukan dari partainya, asal orangnya memang tepat.
Kesimpulan saya: Video ini bukan sekadar soal "siapa nama Wapresnya", tapi soal siapa Prabowo sebagai Presiden.
Apakah beliau berani memilih orang yang kuat, cakap, dan punya integritas — meski orang itu mungkin tidak selalu nyaman — atau beliau hanya akan memilih orang yang aman secara politik?
Karena pada akhirnya, rakyat tidak akan ingat proses 14 hari dan rapat 2 Desember itu. Yang akan rakyat ingat adalah: apakah Wapres yang dipilih itu benar-benar bekerja untuk mereka, atau hanya menambah beban pemerintahan.
Sumber artikel:
https://youtu.be/s1i1zNuO47g?si=X76DdDksO3Aczf4u
Sunber foto:
https://www.jabarnews.com/nasional/akui-bingung-pilih-cawapres-prabowo-bisa-enggak-empat-orang/
https://share.google/cKpLnsIGcx1zUzR13

Comments
Post a Comment