Heboh Penyadapan. ANALISIS: Di Balik Kalimat Santai Jimly — “Itu Cuma Bagian dari Permainan”

 ANALISIS: Di Balik Kalimat Santai Jimly — “Itu Cuma Bagian dari Permainan”

Kalimat itu terdengar ringan. Tapi konteksnya tidak ringan sama sekali.

Dalam video Kompas TV yang kamu kirim, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menanggapi dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara dengan satu frasa yang langsung memancing tafsir:

“Itu cuma bagian dari permainan politik dan ekonomi yang sedang berlangsung.”

Pernyataan itu disampaikan Jimly kepada wartawan di Jakarta, Minggu (8/11). Di video yang sama, ia juga menyatakan dukungannya kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut kasus ini sampai ke akar-akarnya, dan menyebut motif penyadapan ilegal itu nantinya akan terungkap di pengadilan.

Jimly Asshiddiqie

Pertanyaannya: kenapa seorang tokoh hukum sekelas Jimly memilih kata “permainan” untuk kasus sebesar ini?

1. Ini bukan sekadar penyadapan, ini soal siapa yang berani menyadap presiden

Dalam pemberitaan lanjutan Kompas TV, Jimly menyebut dugaan penyadapan presiden oleh eks Kapolri sebagai peristiwa besar yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Ia mengaku terkejut saat mendengar mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Itu penting. Karena dalam tradisi negara mana pun, menyadap kepala negara bukan pelanggaran teknis. Itu adalah pelanggaran terhadap hierarki kekuasaan tertinggi.

Jimly juga mengajukan pertanyaan paling fundamental dalam kasus ini: siapa yang memerintahkan? Menurutnya, perlu dibuktikan pihak yang diduga memerintahkan mantan Kapolri melakukan penyadapan saat masih menjabat pada 2025.

Artinya, bagi Jimly, tersangka yang sudah ada belum tentu akhir cerita. Bisa jadi hanya ujung dari rantai perintah yang lebih panjang.

2. Kenapa disebut “permainan ekonomi dan politik”?

Di sinilah analisis Jimly menjadi menarik.

Penyadapan terhadap presiden dan pejabat negara, jika benar terjadi, hampir tidak pernah berdiri sendiri. Dalam banyak kasus politik di berbagai negara, penyadapan biasanya punya tiga fungsi:

Pertama, sebagai alat tawar.

Informasi dari percakapan privat bisa dipakai untuk menekan, menegosiasikan posisi, atau mengamankan kepentingan kelompok tertentu.

Kedua, sebagai alat intelijen internal.

Bukan untuk musuh luar, tapi untuk memetakan siapa loyal, siapa berseberangan, dan siapa sedang membangun kekuatan sendiri di dalam lingkaran kekuasaan.

Ketiga, sebagai alat ekonomi.

Ketika yang disadap bukan hanya presiden tapi juga pengusaha, seperti yang disebut dalam penyelidikan Kapolri, maka taruhannya bukan lagi sekadar politik. Ada aliran proyek, kebijakan, konsesi, dan kepentingan bisnis yang ikut terbaca.

Karena itu, ketika Jimly menyebut “permainan politik dan ekonomi”, ia seolah sedang memberi sinyal: jangan membaca kasus ini hanya sebagai pelanggaran hukum penyadapan. Baca juga sebagai pertarungan kepentingan di balik layar.

3. Dukungan Jimly ke Kapolri: sinyal kepercayaan, sekaligus tekanan

Jimly tidak hanya berkomentar. Ia secara terbuka mendukung langkah Kapolri Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas kasus ini.

Kapolri sendiri disebut telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan para pengusaha, yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim.

Dukungan dari tokoh seperti Jimly punya dua makna sekaligus:

Di satu sisi, ini memberi legitimasi moral dan politik kepada Kapolri baru bahwa langkahnya membersihkan institusi didukung publik dan tokoh senior.

Di sisi lain, ini juga menjadi tekanan. Karena begitu publik sudah menaruh harapan “usut sampai akar”, maka penyelidikan tidak bisa berhenti di tersangka lapisan pertama. Publik akan menagih: siapa otak di baliknya? Apa motifnya? Untuk siapa informasi itu dikumpulkan?

Jimly sendiri mengarahkan jawabannya ke pengadilan: motif akan terungkap di sana. Artinya, ia tidak mau berspekulasi liar di media, tapi ia juga tidak mau kasus ini selesai di level konferensi pers.

4. Momen Hambalang: pesan yang tak kalah keras dari pernyataan

Di hari yang sama Jimly bicara, 8 November 2026, Presiden Prabowo mengumpulkan 10 mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Bogor. Pertemuan itu juga dihadiri Kapolri Suyudi Ario Seto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, dan sejumlah pejabat tinggi negara.

Secara formal, suasananya disebut akrab. Prabowo menyambut langsung para tamunya.

Tapi dalam politik, timing adalah pesan.

Mengumpulkan para mantan Kapolri tepat di tengah ramainya isu penyadapan bisa dibaca sebagai tiga pesan sekaligus:

Pesan soliditas: Presiden menunjukkan ia tidak sendirian dan masih didukung jejaring purnawirawan Polri.

Pesan kontrol: Presiden ingin memastikan institusi Polri tetap berada di bawah kendali kepemimpinan yang sah, bukan dikendalikan jaringan lama.

Pesan peringatan: Bagi siapa pun yang bermain di balik layar, Presiden sedang menunjukkan bahwa ia tahu, ia memantau, dan ia sedang mengonsolidasikan kekuatan.

5. Yang belum terjawab — dan justru paling menentukan

Dari rangkaian pemberitaan ini, ada 4 pertanyaan besar yang belum terjawab:

1. Sejak kapan penyadapan itu berjalan?

Apakah ini operasi sesaat, atau sudah berjalan lama dan sistematis?

2. Apa yang sudah bocor?

Apakah hasil sadapan hanya disimpan, atau sudah dipakai untuk mengambil keputusan politik dan ekonomi?

3. Siapa pemesan dan siapa penerima manfaat?

Ini pertanyaan Jimly yang paling tajam. Tanpa menjawab ini, kasus akan terasa menggantung.

4. Apakah ini akan berhenti di proses hukum, atau melebar ke reformasi Polri?

Jimly sendiri sempat bertemu Kapolri untuk membahas reformasi Polri. Itu memberi petunjuk bahwa bagi Jimly, kasus ini bukan hanya soal menghukum pelaku, tapi juga soal membenahi sistem yang memungkinkan penyadapan seperti ini terjadi.

Penutup: Kenapa kalimat Jimly terasa “dingin” tapi justru menakutkan?

Karena Jimly tidak bereaksi seperti orang yang kaget. Ia bereaksi seperti orang yang sudah paham pola permainannya.

Dengan menyebutnya “bagian dari permainan”, ia seolah berkata: dalam politik kekuasaan, penyadapan bukan anomali. Ia adalah senjata. Dan ketika senjata itu sudah diarahkan ke presiden sendiri, berarti permainannya sudah masuk level paling berbahaya.

Kini bola ada di dua tempat: di tim khusus Kapolri, dan nanti di pengadilan.

Kalau keduanya bekerja, publik akan tahu motifnya. Kalau tidak, kalimat Jimly akan berubah dari analisis menjadi peringatan: bahwa permainan itu masih akan terus berjalan, hanya dengan pemain yang berbeda. 

Kita nantikan kabar selanjutnya apakah ini serius atau hanya permainan?