Dua Putusan, Satu Penyadapan, dan 10 November yang Mengguncang Senayan. Nasib Gibran?

 

Jakarta — Ada tiga peristiwa yang jika dibaca terpisah tampak seperti berita biasa. Jika dibaca berurutan, ketiganya membentuk pola yang sama: pertarungan kekuasaan antara Presiden Prabowo Subianto dan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo kini sudah masuk ke jalur hukum dan parlemen.

Putusan Mahkamah Agung soal Surat Keterangan Gibran Rakabuming Raka

Jejak pertama dimulai dari pengadilan.

Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan penarikannya. Surat yang dimaksud bernomor 9149/D.D1/KS/2019, diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Perkara itu diajukan advokat bernama Subhan.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga disebut tidak menemukan bukti ijazah SMA atau yang setara yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat mengajukan penyetaraan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019. Namun, MK disebut tidak bisa mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres.

Pertanyaan yang kemudian muncul ke permukaan adalah pertanyaan yang selama ini hanya dibisikkan di ruang-ruang tertutup: jika dokumen penyetaraan dinyatakan batal sejak awal, bagaimana status syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 bisa dianggap sah? Dan siapa yang harus bertanggung jawab secara administratif dan politik: penyelenggara pemilu, kementerian penerbit, atau pasangan calon itu sendiri?

Hingga kini, belum ada jawaban tuntas yang bisa diverifikasi dari salinan putusan lengkap yang terbuka ke publik.

DPR Mulai Bergerak

Pada 2 November 2026, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai DPR tidak perlu lagi memakai hak angket untuk soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Alasannya, putusan pengadilan sudah menyatakan surat penyetaraan itu batal demi hukum. Ia menyarankan DPR langsung memakai Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Tiga hari kemudian, 5 November 2026, Reuters melaporkan beberapa partai politik sedang mempertimbangkan hak angket parlemen terkait validitas ijazah Gibran Rakabuming Raka, setelah putusan MK dan MA yang menyatakan kredensial SMA luar negeri Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat hukum dalam negeri untuk calon wapres dan telah diterima secara tidak tepat oleh penyelenggara pemilu.

Puncaknya terjadi pada Sidang Paripurna DPR, Selasa 10 November 2026. Menjelang sidang, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui pihaknya telah menerima banyak usulan untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.

Anggota DPR dari PKS, Rahmat Saleh, disebut siap mengajukan HMP untuk pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam sidang tersebut.

Pada hari yang sama, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengklaim lebih dari 25 anggota DPR dari berbagai fraksi telah menandatangani dukungan sebagai pengusul HMP terkait kasus ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, PDIP melalui Andreas Hugo Parera mendesak Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, atau menghadapi pemakzulan.

Yang belum terjawab hingga kini adalah status formalnya: apakah HMP itu benar-benar dibacakan dan dicatat resmi dalam Paripurna 10 November, atau baru sebatas usulan yang ditampung? Dari sumber terbuka yang ditelusuri, belum ada bukti dokumen resmi Paripurna yang bisa memastikan hal tersebut.

Kasus Penyadapan yang Mengarah ke Puncak Polri

Di jalur yang berbeda tetapi waktunya berhimpitan, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tersangka pada Selasa malam, 3 November 2026.

Tiga perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka disebut dengan inisial LSP, ASN, dan EH, yang oleh sejumlah media diidentifikasi sebagai mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Listyo Sigit Prabowo saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Penyadapan itu diduga berlangsung sejak 2025 dan menargetkan Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh lain.

Bareskrim juga disebut mendalami dugaan makar dalam kasus ini, dan pada tahap awal menjerat para tersangka dengan pasal penyadapan dan UU ITE.

Dua hari kemudian, 5 November 2026, polisi disebut mengumumkan tersangka baru dalam kasus penyadapan tersebut.

Pertanyaan paling sensitif dalam kasus ini adalah siapa yang memerintahkan, siapa yang mengoperasikan sistem, dan siapa yang menerima hasil sadapan. Dugaan keterlibatan Lawful Interception Management System (LIMS), sistem penyadapan resmi Polri, membuat kasus ini bukan sekadar soal oknum, melainkan soal kontrol atas alat negara.

Pertemuan Hambalang: Silaturahmi atau Konsolidasi?

Pada Minggu, 8 November 2026, Prabowo Subianto mengumpulkan 10 mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Bogor.

Mereka yang hadir adalah Roesmanhadi, Roesdihardjo, Surojo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian yang kini menjabat Mendagri. Jenderal (Purn) Idham Azis tidak hadir.

Istana menyebut pertemuan itu sebagai silaturahmi dan tukar pikiran soal isu nasional dan internal Polri. Namun, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa dugaan kasus penyadapan juga ikut dibahas dalam pertemuan itu, meski hanya sebagai bagian dari pembahasan karena kasusnya sudah ditangani penegak hukum.

Pertemuan ini terjadi lima hari setelah mantan Kapolri ditetapkan sebagai tersangka, dan dua hari sebelum Paripurna DPR. Waktunya terlalu rapat untuk dibaca sebagai kebetulan. Tetapi hingga kini, tidak ada transkrip atau notulen resmi yang membuktikan apa yang benar-benar disepakati di Hambalang.

Pada 12 November 2026, Komisi III DPR dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk membahas kasus penyadapan tersebut.

Penutup

Dari tiga jejak itu, muncul satu kesimpulan sementara: konflik Prabowo Subianto- Jokowi tidak lagi berlangsung di belakang layar. Ia sudah berubah menjadi konflik terbuka yang menggunakan tiga arena sekaligus: pengadilan, parlemen, dan aparat penegak hukum.

Namun, sebagai sebuah artikel, kesimpulan itu belum bisa ditutup. Masih ada tiga hal yang belum bisa dibuktikan dari sumber terbuka:

Apakah HMP Gibran Rakabuming Raka resmi masuk agenda Paripurna 10 November, atau hanya usulan politik?

Siapa pemesan dan penikmat hasil penyadapan dalam kasus LIMS?

Apa isi kesepakatan politik di Hambalang, jika ada?

Sampai tiga pertanyaan itu dijawab dengan dokumen resmi, semua narasi, termasuk yang beredar di media sosial, masih harus dibaca sebagai dugaan, bukan vonis.