Anies Baswedan VS Cak Imin: Proyek IKN Jokowi yang Menuai Pro Kontra Pada Pilpres 2024
Pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan bukanlah isu biasa, melainkan gagasan besar dari Presiden Sukarno, dan menjadi pembahasan pada era Presiden Suharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.
Berbeda dengan Suharto dan SBY, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memilih untuk menjadikan gagasan Presiden Sukarno tersebut menjadi kenyataan.
Presiden Jokowi melanjutkan rencana dan gagasan Presiden Sukarno untuk membangun IKN karena beberapa alasan, yaitu:
Pemerataan pembangunan. Selama ini, pembangunan di Indonesia
masih terpusat di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta. Hal ini menyebabkan
kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dengan wilayah lain di Indonesia.
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi salah satu upaya
untuk mengurangi kesenjangan pembangunan tersebut.
Potensi sumber daya alam yang besar. Kalimantan Timur
memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti minyak bumi, gas alam,
batu bara, dan hasil hutan. Potensi sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan
untuk mendukung pembangunan IKN dan meningkatkan perekonomian Indonesia secara
keseluruhan.
Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan
menolak IKN karena beberapa alasan, yaitu:
Kekhawatiran terhadap dampak ekonomi. Pembangunan IKN di
Kalimantan Timur diperkirakan akan membutuhkan biaya yang sangat besar, dan
akan membebani anggaran negara.
Kekhawatiran terhadap potensi korupsi. Pembangunan IKN di
Kalimantan Timur diperkirakan akan menjadi lahan korupsi yang subur.
Selain itu, Anies Baswedan juga berpendapat bahwa IKN
bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di
Indonesia, seperti kepadatan penduduk dan kesenjangan pembangunan. Ia
berpendapat bahwa solusi yang lebih tepat adalah dengan melakukan reformasi di
berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dampak lingkungan. Pembangunan IKN diperkirakan akan
menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air dan
udara, serta perubahan iklim.
Dampak ekonomi. Pembangunan IKN diperkirakan akan
membutuhkan biaya yang sangat besar, dan akan membebani anggaran negara.
Potensi korupsi. Pembangunan IKN diperkirakan akan menjadi
lahan korupsi yang subur.
Untuk mengantisipasi potensi masalah tersebut, Cak Imin
berpendapat bahwa pembangunan IKN harus dilakukan dengan memperhatikan
aspek-aspek berikut:
Evaluasi. Pembangunan IKN harus terus dievaluasi, sehingga
dapat diantisipasi potensi masalah yang akan timbul.
Pelestarian lingkungan. Pembangunan IKN harus dilakukan
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Pengembangan ekonomi lokal. Pembangunan IKN harus
disinergikan dengan pengembangan ekonomi lokal di Kalimantan Timur.
Perbedaan pendapat antara Anies Baswedan dan Cak Imin mengenai IKN ini merupakan salah satu isu politik yang penting dalam Pilpres 2024. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa ada dua kubu yang berbeda dalam memandang IKN.
Kubu pertama, yang dipimpin oleh Anies Baswedan, menolak
pembangunan IKN. Kubu kedua, yang dipimpin oleh Cak Imin, setuju dengan
pembangunan IKN, tetapi dengan syarat perlu efisiensi dan evaluasi.
Sementara itu Ganjar Pranowo tetap akan melanjutkan proyek IKN karena sudah merupakan amanat dari Undang-undang tentang IKN.
Comments
Post a Comment