Anies Baswedan VS Cak Imin: Proyek IKN Jokowi yang Menuai Pro Kontra Pada Pilpres 2024

Pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan bukanlah isu biasa, melainkan gagasan besar dari Presiden Sukarno, dan menjadi pembahasan pada era Presiden Suharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

 Berbeda dengan Suharto dan SBY, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memilih untuk menjadikan gagasan Presiden Sukarno tersebut menjadi kenyataan. 

 Presiden Jokowi melanjutkan rencana dan gagasan Presiden Sukarno untuk membangun IKN karena beberapa alasan, yaitu:

 Kepadatan penduduk dan beban Jakarta yang sudah terlalu berat. Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini telah menjadi kota yang sangat padat penduduk, dengan kepadatan penduduk mencapai 15.657 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk yang tinggi ini menyebabkan berbagai masalah, seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara dan air, serta kriminalitas.

Pemerataan pembangunan. Selama ini, pembangunan di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta. Hal ini menyebabkan kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dengan wilayah lain di Indonesia. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan tersebut.

Potensi sumber daya alam yang besar. Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan hasil hutan. Potensi sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan IKN dan meningkatkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Cak Imin setuju proyek IKN dilanjutkan, sedangkan Anies Baswedan menolak untuk dilanjutkan (voi.id)

Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menolak IKN karena beberapa alasan, yaitu:

 Kekhawatiran terhadap dampak lingkungan. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur diperkirakan akan menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta perubahan iklim.

Kekhawatiran terhadap dampak ekonomi. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur diperkirakan akan membutuhkan biaya yang sangat besar, dan akan membebani anggaran negara.

Kekhawatiran terhadap potensi korupsi. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur diperkirakan akan menjadi lahan korupsi yang subur.

Selain itu, Anies Baswedan juga berpendapat bahwa IKN bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Indonesia, seperti kepadatan penduduk dan kesenjangan pembangunan. Ia berpendapat bahwa solusi yang lebih tepat adalah dengan melakukan reformasi di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

 Perbedaan pendapat antara Presiden Jokowi dan Anies Baswedan mengenai IKN ini merupakan salah satu isu politik yang penting dalam Pilpres 2024. Namun yang menarik adalah perbedaan pendapat atau pro kontra tentang IKN ini justru terjadi pada kubu yang sama, yaitu antara Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang merupakan cawapres dari Anies Baswedan.

 Cak Imin setuju dengan pembangunan IKN, tetapi dengan syarat perlu efisiensi dan evaluasi. Ia berpendapat bahwa pembangunan IKN harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.

 Cak Imin menilai bahwa pembangunan IKN memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Ia juga berpendapat bahwa pembangunan IKN dapat membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan wilayah lain di Indonesia.

 Namun, Cak Imin juga melihat adanya beberapa potensi masalah yang perlu diantisipasi dalam pembangunan IKN, yaitu:

 

Dampak lingkungan. Pembangunan IKN diperkirakan akan menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta perubahan iklim.

Dampak ekonomi. Pembangunan IKN diperkirakan akan membutuhkan biaya yang sangat besar, dan akan membebani anggaran negara.

Potensi korupsi. Pembangunan IKN diperkirakan akan menjadi lahan korupsi yang subur.

Untuk mengantisipasi potensi masalah tersebut, Cak Imin berpendapat bahwa pembangunan IKN harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut:

 Efisiensi. Pembangunan IKN harus dilakukan dengan efisien, sehingga tidak membebani anggaran negara.

Evaluasi. Pembangunan IKN harus terus dievaluasi, sehingga dapat diantisipasi potensi masalah yang akan timbul.

Pelestarian lingkungan. Pembangunan IKN harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pengembangan ekonomi lokal. Pembangunan IKN harus disinergikan dengan pengembangan ekonomi lokal di Kalimantan Timur.

Perbedaan pendapat antara Anies Baswedan dan Cak Imin mengenai IKN ini merupakan salah satu isu politik yang penting dalam Pilpres 2024. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa ada dua kubu yang berbeda dalam memandang IKN. 

Kubu pertama, yang dipimpin oleh Anies Baswedan, menolak pembangunan IKN. Kubu kedua, yang dipimpin oleh Cak Imin, setuju dengan pembangunan IKN, tetapi dengan syarat perlu efisiensi dan evaluasi.

Sementara itu Ganjar Pranowo tetap akan melanjutkan proyek IKN karena sudah merupakan amanat dari Undang-undang tentang IKN. 

 Adalah menarik pula untuk menyimak tayangan berikut ini terkait pro kontra IKN pada Pilpres 2024.