Presiden Prabowo Mendapat Kritik Terkait Usulan Pilkada Dilakukan oleh DPRD Seperti Era Orde Baru

 Meskipun bukan ide baru, Presiden Prabowo Subianto yang belum genap menjalankan 100 hari pemerintahannya bersama Gibran dan Kabinet Merah Putih, melontarkan usulan agar Pilkada diselenggarakan oleh DPRD seperti pada jaman orde baru.

Prabowo Subianto di TPS pada saat Pemilihan Umum (Image: berita2bahasa.com)

Sebagaimana ditayangkan oleh Kompas TV pada acara Sapa Indonesia Pagi (16/12/2024), yang dilansir kembali oleh berita online kompas.tv pada 16 Desember 2024, usulan Prabowo untuk mengembalikan Pilkada kepada DPRD menuai banyak kritik, termasuk oleh Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem atau Pekumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi.

Prabowo melontarkan gagasan tersebut dengan alasan efesiensi sebagai dasar argumentasi.

Titi Anggraini menyatakan bahwa argumentasi Prabowo tersebut adalah kontradiktif karena Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo – Gibran justru membentuk kabinet gemuk.

Terkait hal itu Titik dari Perludem menegaskan bahwa, "Ini agak kontradiktif, untuk urusan elite, bagi-bagi kursi, kementeriannya dibikin banyak, seratus posisi lebih,"

Lebih lanjut Titi mengatakan pula, bahwa, "Tapi giliran mewadahi hak rakyat, kok isunya jadi efisiensi,"

Menurut Titi kontradiksi ini menjadi catatan yang harus digarisbawahi. Kemudian Titi menegaskan bahwa, "Jadi, kita ini agak pelit kalau sudah urusan rakyat, tetapi kemudian begitu bermurah hati kalau sudah urusan elite ya. Nah ini menjadi catatan yang penting kita garis bawahi,"

Titik pun lalu menyinggung tentang soal kedaulatan rakyat yang harusnya dipahami dan dijaga. Sehubungan dengan hal itu Titik menyatakan bahwa, "Kekuasaan itu bukan jatuh dari langit, bukan hadiah, tetapi diberikan karena adanya kontrak sosial, mandat dari rakyat, itu yang juga harus dipahami, dan suara rakyat harus didengar

Sebagaimana diberitakan berbagai stasiun televisi nasional dan banyak berita online, Prabowo dalam perayaan puncak Hari Ulang Tahun Ke-60 Partai Golkar pada Kamis (12/12/2024).

 

Titi Anggraini Dewa Pembina Perludem (Image: berkeadilan.com)

Pada kesempatan itu Prabowo membandingkan dengan negara lain, seperti Singapura dan India, yang pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD. Prabowo menilai bahwa lebih efisien dan tidak menelan banyak biaya. 

Argumentasi efesiensi dari Prabowo ini dikritik oleh Titi dari Perludem karena dinilai kontradiksi mengingat Kabinet Prabowo-Gibran sangat gemuk, dan terdiri dari 100 posisi, baik Menteri maupun Wamen atau Wakil Menteri.

Opini menarik paska Pilkada Jakarta, bisa disaksikan pada tayangan berikut ini: