Presiden Jokowi Perlukah Melakukan Reshuffle Kabinet?

 Mengocok ulang sebuah kabinet atau reshuffle adalah hal biasa dalam pemerintahan. Reshuffle Kabinet bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan dilakukan pula oleh para presiden atau perdana menteri di negara-negara lainnya. 

Tujuan reshuffle itu sendiri bisa bermacam-macam, apakah karena alasan kinerja pada kementerian tertentu, bisa juga karena alasan politis atau karena ada salah satu menteri mengundurkan diri. Presiden atau perdana menteri suatu negara juga akan mengganti menterinya yang berhalangan tetap, misalnya meninggal dunia. 

Setelah isu reshuffle kabinet sempat redup pasca Anies Baswedan dideklarasikan oleh Surya Paloh sebagai bakal calon presiden versi Partai NasDem, isu reshuffle ini muncul dan beberapa pihak meminta agar para menteri yang berasal dari NasDem agar mengundurkan diri. Ada pula yang meminta Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan reshuffle. 

Belakangan ini isu reshuffle kabinet kembali menguat, dan ada spekulasi menteri yang akan digantikan, bahkan sudah ada kabar tentang calon penggantinya. Apapun alasan pengocokan ulang sebuah kabinet di suatu negara, reshuffle adalah hak istimewa atau prerogatif dari presiden atau seorang perdana menteri. 

Masa jabatan para menteri di Kabinet Indonesia Maju memang masih cukup lama dan masih ideal untuk dilakukan reshuffle. Meskipun demikian, apakah perlu Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet pada akhir tahun 2022 ini atau pada awal Januari 2023?

Karena itu menarik untuk menyimak bagaimana reaksi Yulianus Sunarto, pemerhati sosial budaya dan politik terkait isu reshuffle kabinet yang kembali hangat di tahun politik ini. 

Bagaimana respon para pembaca yang budiman terhadap opini dari narasumber?