PM Jepang Yoshihide Suga tetap bertemu Presiden Jokowi walau ada demo tolak UU Cipta Kerja

Yoshihide Suga yang belum lama ini menggantikan Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi sebagai PM baru. Hari ini PM Suga beserta istri disambut Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Istana Bogor. 

Meskipun ada demo mahasiswa dan buruh yang menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, kunjungan kenegaraan ini tidak ditunda. Pada hari ini ada sekelompok pengunjuk rasa yang membakar ban tidak jauh dari komplek Istana Presiden di Bogor. Meskipun ada demo, Jepang menganggap bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang aman. 

PM Jepang yang baru ini disambut dengan upacara kenegaraan lengkap dengan protokol kesehatan. Setelah penyambutan Presiden Jokowi bersama PM Suga melakukan pembicaraan bilateral. 

Presiden Jokowi menyambut PM Yoshihide Suga dengan upacara

kenegaraan di Istana Bogor sebelum pertemuan bilateral (cnbcindonesia.com)

Kunjungan PM Jepang memiliki makna sangat strategis dan penting karena Jepang merupakan salah satu investor besar di Indonesia selain negara-negara maju lainnya. Dengan disahkannya Omnibus Law atau UU Cipta Kerja oleh DPR, dan dalam proses untuk ditanda-tangani oleh Presiden, maka para investor besar seperti Jepang, baik dalam rangka G to G maupun B to B akan semakin deras mengalir ke Indonesia. Hal ini diungkap oleh JP Morgan bahwa disahkannya UU Cipta Kerja akan banyak investor yang percaya diri untuk berinvestasi di Indonesia. 

UU Cipta Kerja merupakan gabungan dari beberapa undang-undang yang disatukan sehingga disebut pula sebagai UU Sapu Jagat atau Omnibus Law. Tujuan dibuatnya UU ini agar tidak lagi terjadi hambatan dalam proses perijinan yang memakan waktu lama. Apalagi para kepala daerah seperti gubernur, bupati atau walikota sangat gemar membuat peraturan yang sangat banyak. 

UU Cipta Kerja ini akan menyapu pungutan liar, suap dan korupsi yang banyak terjadi dalam proses permohonan ijin. Jika sebuah negara dijalankan tanpa ada aktivitas ilegal seperti pungutan liar alias pungli, maka para investor akan lebih percaya diri. Dampaknya adalah lapangan kerja akan semakin banyak, sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran secara signifikan. 

Kemudahan dalam berbisnis dan berinvestasi bukan hanya diharapkan oleh investor asing melainkan juga para pengusaha dan investor Indonesia. Mereka akan lebih confidence untuk membuka pabrik dan aneka bisnis lainnya. 

Tayangan terkait demo tolak Omnibus Law yang menarik untuk disimak: