Global & Indonesian Hot 🔥Topic

Setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan diberlakukannya  kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mulai berlaku 3 Juli 2021, Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi (Menko Marves) juga menjelaskan tentang akan diberlakukannya sanksi terhadap kepala daerah yang menjalankan aturan PPKM yang merupakan kebijakan nasional.  Sanksi yang dimaksud oleh Luhut adalah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 15/2021 tentang Pemberlakuan PPKM Darurat Mikro Jawa-Bali. Diktum Inmendagri itu menyebutkan, "Dalam hal gubernur, bupati dan wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam instruksi menteri ini, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". Asep Warlan Yusuf, Guru Besar Universitas Parahyangan

  Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2021 telah mengumumkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali yang akan dilaksanakan sangat ketat untuk menekan laju penularan Covid-19. Penjelasan rinci tentang pelaksanaan PPKM ini diterangkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang ditunjuk sebagai Komandan untuk PPKM Jawa – Bali.   Penjelasan Luhut tersebut juga dilanjutkan oleh Menteri Kesehatan Budi Kusnadi Sadikin. Pelaksanaan PPKM ini akan didukung penuh oleh Polri dan TNI. Selain dirinci tentang aturan PPKM Luhut juga menegaskan bahwa kepala daerah yang melanggar ketentuan PPKM darurat bakal dikenai sanksi. Presiden Jokowi didampingi Luhut Binsar Panjaitan sebelum Covid-19 (medan.tribunnews.com)   Ketika mengumumkan PPKM melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi menegaskan bahwa, keputusan tersebut sebelumnya dilakukan diskusi dengan menteri hingga para ahli. Kemudi

  Media sosial adalah sarana canggih yang bisa digunakan siapa saja untuk berbagai kepentingan seperti sekadar ngobrol secara online, bisnis, berekspresi, propaganda politik dan banyak lagi. Di antara pengguna facebook, WhatsUp, TikTok, Instagram atau Twitter ada juga yang sekadar ikut-ikutan misalnya menjadi pengguna pasif. Mereka hanya berkomentar kalau ada yang ulang tahun, mengucapkan bela sungkawa karena ada yang meninggal dunia.  Di antara pengguna aktif ada juga yang sangat progresif dan sangat cepat dalam merespon kalau menerima kiriman langsung atau "forward" informasi seperti link berita, video, gambar atau informasi yang sedang menjadi trending topic. Sayangnya perilaku pengguna yang super aktif ini agak mengkhawatirkan. Mereka punya kecenderungan untuk memforward informasi dalam bentuk apapun "hanya" dengan membaca judulnya saja.  Gunakan jari dan jempol ketika masuk akun media sosial (sehatq.com) Perilaku lain yang tidak disadari adalah si pengguna meds

  Anies Baswedan, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Tri Rismaharini, juga AHY dan Moeldoko sudah pernah masuk dalam lingkaran Capres 2024, begitu pula Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Beberapa lembaga telah melakukan polling atau survey terhadap mereka. Apakah benar elektabilitas yang tinggi belum menjadi garansi untuk mendapatkan kendaraan politik dan sambutan karpet merah dari Partai Politik, apakah tempat sang tokoh bernaung maupun dari partai lain?  Ganjar Pranowo yang kini sedang menjalankan periode ke 2 sebagai Gubernur Jawa Tengah, juga seorang kader penting di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, juga pernah dua kali menjadi anggota DPR RI di Senayan Jakarta, ternyata sampai saat ini telah meraih elektabilitas tinggi di atas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.  Menurut survey yang dilakukan  Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Elektabilitas  Ganjar Pranowo adalah 35,3 persen. Lalu disusul Prabowo Subianto 30,8 persen. Sementara itu Anies Baswedan adalah 25,5 persen

Adi Prayitno Direktur Eksekutif  Parameter Politik Indonesia mengungkapkan bahwa survey yang dilakukan oleh lembaganya pada akhir Mei 2021 menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) masih memimpin dengan 22,1 persen, disusul Partai Gerindra dengan 11,9 persen, kemudian Partai Golkar dengan 10,8 persen. Yang menarik adalah  Partai Demokrat berada di posisi keempat dengan elektabilitas 8,4 persen dan PKS di posisi enam dengan 7,5 persen. Partai Demokrat yang menduduki posisi lumayan ini mungkin saja dipengaruhi oleh kalahnya pihak Moeldoko yang gagal untuk menjadikan arena dan hasil KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara sebagai kepengurusan yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM.  Beberapa logo partai di Indonesia (m.lampost.co) Sebagaimana dilaporkan oleh situs berita online CNNIndonesia.com (5/6/2021) dari hasil survey yang diperoleh oleh partai politik tersebut menurut Adi Prayitno ada faktor ketokohan yang menyukai Presiden Joko Widodo, Prabowo

  Anies Baswedan mantan Menteri Pendidikan & Kebudayaan yang diberhentikan Presiden Jokowi, lalu menjadi Gubernur Jakarta setelah memenangkan Pilkada 2017. Saat itu patahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berhasil dikalahkan, begitu pula Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, yang memulai debut pertama di kancah politik setelah mundur dinas TNI dengan pangkat terakhir, mayor. Pilkada tersebut sangat panas. Belakangan ini Anies Baswedan ramai dibicarakan bakal ikut Pilpres 2024. Apakah Anies tidak lagi tertarik ikut Pilkada Jakarta 2024 mendatang? Baik politik lokal Jakarta maupun nasional memang penuh dinamika dengan berbagai aksi dinamis dari para politikus, komentar dan opini para pengamat politik, talk-show di televisi maupun cuitan heboh di media sosial. Anies Baswedan pun sering menjadi bagian sentral dari percakapan politik di berbagai platform, baik di media arus utama maupun medsos.  Anies juga diberitakan sudah mengunjungi daerah lain yang dinilai sebagai bagian dari safar

  Selain bendera, setiap negara pasti memiliki lagu kebangsaan, bendera nasional dan ideologi yang menjadi identitas negara itu. Begitu pula Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945. Ketika Bung Karno bersama Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Indonesia Raya juga dikumandangkan dalam pernyataan kemerdekaan itu di Jakarta, pada pukul 10.00 pagi. Mereka yang hadir ketika itu bisa merasakan yang sangat berbahagia karena Indonesia telah resmi merdeka yang diperjuangkan dengan segenap jiwa raga dan doa semua elemen bangsa. Pada saat Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak warga dan segenap komunitas maupun kantor-kantor pemerintah untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ternyata ada yang "tidak suka" dengan himbauan Sri Sultan tersebut. Media sosial pun ramai memberikan aneka komentar terhadap efek kejut Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut. Pada umumnya warganet di twitter, facebook dan anggota WhatsUp group mendukung semangat

  Amerika Serikat sekarang sudah punya Wakil Presiden perempuan setelah Joe Biden dan Kamala Harris mengalahkan Donald Trump. Namun USA yang dipandang sebagai negara paling demokratis ini belum pernah memiliki presiden perempuan seperti Indonesia. Di tengah hebohnya polemik tentang acara Puan Maharani yang tidak mengundang Ganjar Pranowo pada acara PDI Perjuangan di Semarang, wacana capres atau cawapres perempuan kembali mencuat.  Pengalaman Indonesia yang pernah memiliki Wapres dan Presiden perempuan yaitu Megawati Sukarno Putri di episode awal reformasi memang menarik. Ketika Megawati ikut Pilpres 2009 melawan Susilo Bambang Yudhoyono alias, yang diusung Partai Demokrat, partai yang sangat baru ketika itu - ternyata pemilihan presiden pertama yang langsung dipilih oleh rakyat itu tidak berhasil dimenangkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. SBY pun dua kali berturut-turut terpilih.  Apakah akan ada perempuan yang akan dicalonkan sebagai Capres atau Cawapres pada Pilpres 2024? Di abad te