Global & Indonesian Hot 🔥Topic

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah memberikan fatwa kehalalan bagi vaksin Sinovac. MUI menyatakan bahwa Vaksin Covid-19 produksi Sinovac adalah halal dan suci. Setelah itu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga sudah memberikan ijin yang disebut Emergency Use Authorization (EUA). Sebagaimana diketahui Presiden Jokowi juga sudah siap untuk menerima vaksin pada Rabu, 13 Januari 2021.  Sebagaimana dilaporkan oleh nasional.kontan.id (11/1/2021) dengan dilaksanakannya vaksinasi secara bertahap diharapkan akan menekan angka penularan virus Corona dan segera mengakhiri masa pandemi Covid-19.  Budi Gunadi Sadikin mendapat ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo setelah dilantik sebagai Menteri Kesehatan di Istana Negara (tribunnews.com) Situs nasional.kontan.id juga melaporkan pula pernyataan  Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin  pada konferensi pers di Istana Presiden mengatakan bahwa,  "Mengenai vaksinasi, Insya Allah kita akan mulai di hari Rabu dan akan dimulai oleh Pr

Sikap Presiden USA, Donald Trump yang menyatakan perang dagang terhadap Tiongkok mungkin dianggap berlebihan, namun setelah sebuah percakapan Donald Trump yang menunjukkan bahwa Trump meminta suara untuk membatalkan kemenangan Joe Biden di Georgia mungkin bisa disebut sebagai Trump Gate.  Menurut laporan nasional.kompas.com (4/1/2020) disebutkan bahwa, b eberapa pengamat politik menyamakan peristiwa ini dengan rekaman Watergate. Sejarah telah menuliskan bahwa rekaman tersebut menyebabkan lengsernya Presiden Richard Nixon. Carl Bernstein salah satu reporter yang ikut andil melengserkan Nixon menyebutnya "senjata rekaman paling ampuh".  Kisah skandal Presiden Nixon terkait Watergate ini sudah difilmkan dengan pemeran Robert Redford dan Dustin Hoffman dengan judul All The President's Men , yang mungkin menarik untuk disaksikan.  Donald Trump di Gedung Putih, Washington DC, USA (suara.com) Apakah rekaman tersebut akan membuat Donald Trump akan mengundurkan diri? Mungkin tidak

Sepertinya banyak yang terkejut dengan pilihan Presiden Joko Widodo ketika memilih Budi Gunadi Sadikin alias BGS sebagai Menteri Kesehatan saat melakukan reshuffle kabinet. Padahal BGS bukan seorang dokter. Inilah keunikannya yang mungkin menarik perhatian PM Susbandono, seorang penulis ternama yang juga nara sumber yang sering memberikan pencerahan di berbagai seminar, workshop dan radio. PM Susbandono, penulis, pembicara dan nara sumber seminar & radio terkenal (perspektifbaru.com) Dengan keahlian serta pengalaman panjang PM Susbandono yang akrab dengan sapaan Pak Sus ini selalu menulis tentang hal-hal menarik terkait kepemimpinan, human resources dan aspek lain tentang kehidupan dengan perspektif yang sangat kekinian.  Demikian pula artikel yang ditulis Pak Sus berjudul Budi Gunadi Sadikin. Meskipun judulnya pendek, saya yakin pasti ada sesuatu yang bisa disorot dan patut menjadi renungan di awal 2021 yang penuh tantangan ini.  *Budi Gunadi Sadikin**/ @pmsusbandono 1 Januari

Sebagaimana telah banyak diberitakan oleh televisi nasional, media mainstream, berita online maupun percakapan yang ramai di media sosial tentang pembubaran FPI, tersebar pula kabar diperpanjangnya masa penahanan pendiri FPI, Rizieq Shihab. MRS ditahan karena menjadi tersangka kasus kerumunan dan terjerat pasal penghasutan. Muhammad Rizieq Shihab alias MRS yang ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya masa penahannya diperpanjang selama 40 hari. Lima tersangka lainnya yang terkait kasus MRS hanya dikenai wajib lapor seminggu dua kali, setiap Senin dan K Mamis. Mereka yang dikenai wajib lapor adalah Ketum FPI Ahmad Shabri Lubis, Panglima Laskar Pembela Islam (LPI), Maman Suryadi, Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia Acara, dan Ali Bin Alwi Alatas selaku Sekretaris Acara, begitu pula Idrus selaku Kepala Seksi Acara. Menurut laporan cnnindonesia.com (30/12/2020) alasan perpanjangan penahan terhadap MRS karena pemeriksaan terhadap tersangka kerumunan ini belum tuntas. Hal itu dikemukakan

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa FPI sebagai organisasi terlarang. Berdasarkan keputusan ini pemerintah melarang semua aktivitas yang dilakukan oleh dan mengatasnamakan FPI. Ini merupakan keputusan penting di era Presiden Jokowi menjelang tahun baru 2021. Keputusan yang cukup mengejutkan ini diumumkan oleh Mahfud MD pada hari ini, Rabu, 30 Desember 2020.  Mahfud MD, Menkopolhukam dan MRS Ketua FPI (tribunnews.com) Menurut cnnindonesia.com (30/12/2020) Keputusan penting ini diambil di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang melarang Front Pembela Islam (FPI) melakukan segala aktivitas. Penggunaan simbol-simbol FPI juga tidak lagi diperkenankan.  Menkopolhukam Mahfud MD juga menegaskan hal itu saat jumpa pers di hadapan para wartawan, "Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan hentikan setiap kegiatan FPI karena FPI tidak lagi memiliki legal standing, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa,"  Kemudian Mahfud MD yang juga pernah menjadi Ketua MK dan Menteri Pert

Puluhan tahun berbagai aset negara tidak terurus legalitasnya, bahkan banyak masih dalam sengketa dengan pihak lain. Hal ini diungkap oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil. Penertiban aset milik negara mulai digencarkan pada era Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan bantuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sampai saat ini KPK telah membantu berbagai aset Kementerian Sekretariat Negara. Nilai aset yang bisa diselamatkan sebesar Rp 548,2 triliun yang terdiri dari Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kawasan Kemayoran dan Monumen Nasional (Monas).   Monumen Nasional atau Monas adalah icon Ibu Kota Republik Indonesia dan nasional yang merupakan aset Kementerian Sekretariat Negara bersama Pemprov DKI Jakarta, sehingga setiap kegiatan seperti renovasi dan event besar yang akan diadakan juga harus medapat persetujuan Kementerian Setneg sebagai pemilik aset, bukan hanya ijin dari Pemda DKI Jakarta.  Air Mancur Menari di Monumen Nasional (Monas) Jakarta  pa

Berbagai negara termasuk Indonesia telah menerima vaksin Covid-19 yang akan digunakan untuk mencegah penularan virus Corona lebih luas. Pro kontra tentang vaksin yang sangat dibutuhkan umat manusia di pandemi global ini sudah terjadi sejak awal dunia diserang virus mematikan ini. Selain masalah bahan baku, harga dan proses pembuatannya, timbul pula pertanyaan tentang halal dan tidaknya vaksin yang sangat dinantikan warga dunia di planet Bumi.  Kehalalan vaksin Covid-19 menjadi isu dan topik utama di Indonesia. Selain meminta Badan POM untuk memeriksa bahan baku dan proses pembuatan vaksin ini, Pemerintah Indonesia juga mengajak Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk ikut memeriksa halal atau tidaknya vaksin ini. Pada waktunya MUI akan memberikan sertifikat halal seperti yang biasa dilakukan untuk produk makanan dan minuman.  Suasana di Kuala Lumpur, Malaysia (kompas.com) Menurut cnbcindonesia.com (10/12/2020) di Malaysia kehalalan vaksin Covid-19 juga menjadi topik seperti di Indonesia

Setelah mangkir dari panggilan polisi, akhirnya Muhammad Rizieq Shihab alias MRS telah dinyatakan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Pihak penyidik menemukan unsur pidana yang dilakukan oleh MRS yang belum lama ini menikahkan putrinya di Petamburan, markas FPI di Jakarta Pusat. Pada saat acara itu sekaligus pula diselenggarakan acara Maulid Nabi.  MRS yang juga kembali dari Arab Saudi ini dinyatakan sebagai tersangka bersama lima orang lainnya.  Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara terkait kerumunan yang dihadiri Rizieq Shihab di Petamburan. Menurut laporan news.detik.com (10/12/2020), Kabid Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus mengatakan bahwa, "Hasil gelar perkara menyimpulkan ada 6 yang ditetapkan tersangka,"  Muhammad Rizieq Shihab alias MRS dinyatakan sebagai tersangka kasus kerumunan (jateng.tribunnews.com) Menurut Yusri Yunus, selain Rizieq Shihab sebagai penyelenggara, lima orang lain yang juga dinyatakan sebagai te