Global & Indonesian Hot 🔥Topic

 Terjadi pro kontra yang heboh. pasca Megawati Soekarnoputri bilang kasihan kepada Presiden Joko Widodo pada saat pidato Ketum PDI Perjuangan pyang ke-50 pada saat hari ulang tahun partai berlogo atau berlambang banteng moncong putih ini.    Tepatnya Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa, "Kalau Tidak Ada PDIP, Aduh Kasihan,"   Hal itu diucapkan pada Selasa, 10 Januari 2023, pada peringatan HUT PDI Perjuangan yang dihadiri para kader PDI-P dan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta beberapa menteri yang terafiliasi pada partai banteng, yang mengalami berbagai prahara pada jaman orde baru, dan tantangan berat di era reformasi sampai akhirnya menjadi partai besar dan kuat di Indonesia.  Presiden Jokowi & Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin bersama Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada HUT PDI Perjuangan ke 50, 10 Januari 2023 (Image: cnbcindonesia.com)   Pernyataan Presiden ke 5 Megawati dianggap merendahkan Presiden Jokowi yang sedang menjalankan pem

 Pada saat memulai pidato pada HUT PDI Perjuangan ke 50, Megawati Soekarnoputri, Ketum PDIP mengungkapkan bahwa mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo. Ternyata Presiden Jokowi memberikan tugas sebagai Ketua Dewan Pembinaan Pancasila.  Megawati menerima tugas tersebut karena menilai hal tersebut sangat penting, yaitu untuk memperkuat pelaksanaan ideologi bangsa. Sebagaimana diketahui, Pancasila adalah ideologi bangsa yang digali dari bumi Indonesia, yang memiliki penduduk sangat beragam secara budaya, adat istiadat dan berbagai agama.  Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan (pontas.id) Karena itulah, sebelum memulai pidato politik, Megawati mengajak peserta Rakernas pada HUT ke 50 PDI Perjuangan ini untuk mengucapkan yel yel salam Pancasila.  Selanjutnya Megawati mengungkapkan sejarah berdirinya partai wong cilik ini sampai saat ini. Yang diharapkan oleh para pendukung PDI Perjuangan adalah pengumuman siapa yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pad

Para pendukung dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Selasa, 10 Januari 2023 sedang harap-harap cemas menantikan pengumuman Megawati Soekarno Putri, Ketum PDI-P untuk umumkan calon presiden yang akan dijagokan untuk berlaga menghadapi rival terkuat pada Pemilu Serentak 2024. Apakah benar akan ada kejutan pada HUT PDI Perjuangan hari ini? Megawati Soekarno Putri, Ketum PDI Perjuangan (Image: bantennews.co.id)    Menurut "tradisi" tak tertulis, Megawati Soekarno Putri, Presiden RI ke 5, biasanya tidak terburu-buru dalam mengumumkan calon pemimpin untuk berlaga pada Pilkada, apalagi Pilpres. Biasanya pada detik-detik menjelang ditutupnya tengat waktu pendaftaran di KPU atau KPU Daerah. Ini sudah terjadi pada saat Ahok diumumkan pada Pilkada DKI Jakarta, 2017, bahkan pada saat akan umumkan Joko Widodo pada Pilpres 2014 maupun 2019. Apakah pada tahun politik ini, yang bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun PDI-P ke 50 ini Megawati akan mengubah tradis

  Setelah Heru Budi Hartono, mantan walikota Jakarta Utara, menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, sebagai pengganti Anies Baswedan sebenarnya melaksanakan tugas di tengah ancaman cuaca ekstrem, yang terjadi di Indonesia dan berdampak di Jakarta dan sekitarnya, yang biasanya menyebabkan banjir.  Karena itu menarik untuk mengulik kinerja Heru Budi Hartono atau mengevaluasinya di saat cuaca ekstrim, dan sampai awal tahun ini Heru sudah melaksanakan tugasnya sekitar 3 bulan setelah gantikan Anies Baswedan yang telah dideklarasikan oleh Surya Paloh sebagai bakal Capres 2024. Hingga saat ini Koalisi Perubahan yang rencananya mengusung Anies, ternyata belum solid untuk segera mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Cawapresnya, apakah Aher dari PKS atau AHY dari Partai Demokrat? Heru Budi Hartono Pejabat Gubernur DKI Jakarta (Image: regional.kontan.co.id) Apa dampak dari kinerja Heru Budi Hartono dibandingkan kerja lima tahun Anies Baswedan, yang menggantikan Ahok dan Djarot Saifulhidayat seba

  Pidato Presiden Joko Widodo di hadapan pemimpin Uni Eropa terkait larangan ekspor nikel dan akan dilanjutkan larangan serupa oleh Presiden Jokowi, larangan bahan mentah lainnya seperti bauksit telah menimbulkan kegemparan.  Pidato Presiden Jokowi dianggap sangat menohok, yang bukan hanya mengejutkan para pemimpin negara-negara Uni Eropa dan ASEAN yang hadir di forum peringatan 45 tahun ASEAN dengan Uni Eropa tersebut, juga mengejutkan para pengamat politik Indonesia, maupun para kritikus, baik yang selama ini pro kepada kebijakan Presiden Joko Widodo maupun yang anti pada setiap kebijakan mantan Gubernur Jakarta dan Walikota Solo ini, yang sedang menjalankan tugas konstusinya, yaitu menuntaskan masa jabatan #jokowi2periode sampai 2024.    Untuk yang pro dengan kebijakan pemerintah atau Kabinet Indonesia Maju, mereka punya pandangan tentang siapa yang akan melanjutkan program Presiden Jokowi pasca Pilpres 2024, apakah itu pembangunan infrastruktur, dan terutama kelanjutan pembanguna

  Gagasan awal untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta adalah Presiden Sukarno pada era 1950an. Ketika itu Bung Karno merencanakan untuk membangun ibukota baru di Kalimantan Barat. Presiden Suharto punya pendapat berbeda dengan Sukarno, yaitu memilih daerah Jonggol, di kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak jauh dari Jakarta.  Presiden Suharto ketika itu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/1997 pada 15 Januari 1997. Belum sempat terlaksana, pada Mei 1998, pemerintahan rezim Orde Baru jatuh, dan tidak ada lagi pembicaraan pembicaraan tentang pemindahan Ibukota Baru di era Gus Dur maupun Presiden Megawati Sukarno Putri.  Menurut situs berita online kabar24.bisnis.com, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mewacanakan pemindahan ibukota pada Oktober 2010, bahkan ayah Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ini membuat tiga opsi terkait pemindahan ibukota:  Opsi Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota maupun pusat pemerintahan dengan pembenahan total.  Opsi Kedua, Jakarta t