Global & Indonesian Hot 🔥Topic

 Mengocok ulang sebuah kabinet atau reshuffle adalah hal biasa dalam pemerintahan. Reshuffle Kabinet bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan dilakukan pula oleh para presiden atau perdana menteri di negara-negara lainnya.  Tujuan reshuffle itu sendiri bisa bermacam-macam, apakah karena alasan kinerja pada kementerian tertentu, bisa juga karena alasan politis atau karena ada salah satu menteri mengundurkan diri. Presiden atau perdana menteri suatu negara juga akan mengganti menterinya yang berhalangan tetap, misalnya meninggal dunia.  Setelah isu reshuffle kabinet sempat redup pasca Anies Baswedan dideklarasikan oleh Surya Paloh sebagai bakal calon presiden versi Partai NasDem, isu reshuffle ini muncul dan beberapa pihak meminta agar para menteri yang berasal dari NasDem agar mengundurkan diri. Ada pula yang meminta Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan reshuffle.  Belakangan ini isu reshuffle kabinet kembali menguat, dan ada spekulasi menteri yang akan digantikan, bahkan suda

Makassar- Maraknya pergerakan mafia tanah yang kini kian merajalela di Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi perbincangan hangat ditengah-tengah masyarakat. Para Mafia Tanah seakan merambak menjamur  tak tersentuh hukum sehingga menimbulkan adanya dugaan para penggerak berselimut dibalik seragam seragam pemangku jabatan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Crew Media PT. Lintas Mata Nusantara News. Melalui forum diskusinya bersama beberapa Pemimpin Redaksi Media Online di salah satu tempat di Jalan G. Bawakaraeng pada Minggu  25 Desember 2022. Melalui forum tersebut, Ishak Hamzah selaku korban para Mafia Tanah dalam pemaparannya menyayangkan prilaku oknum aparat Kepolisian yang di duga kuat telah mendukung pergerakan Mafia Tanah dengan melibatkan fungsi integritas jabatan. Menurutnya, peristiwa kejanggalan hukum yang dialaminya atas lahan yang terletak di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar hingga kini belum mendapat kepastian hukum. "Peristiwa keganjalan hukum yang

  Pasca reformasi 1998, praktek politik di Indonesia semakin dinamis, dan sering muncul ucapan atau opini mengejutkan. Itulah buah dari kebebasan berpendapat pada pemerintahan dengan sistem demokrasi langsung yang dijalankan sejak runtuhnya rezim Orde Baru, yang ditandai dengan runtuhnya Presiden Suharto.   Sejak periode pertama Presiden Joko Widodo muncul istilah oligarki dan rezim atau rezim Jokowi.  Istilah rezim Jokowi & oligarki ramai di media sosial, mediaonline dan televisi nasional maupun di berbagai podcast Indonesia.   Apa sih oligarki dan rezim itu jika dikaitkan dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan situasi politik Indonesia maupun ekonomi Indonesia terutama dalam pemerintahan #jokowi2periode yang begitu sering muncul di dunia maya maupun media arus utama. Presiden Jokowi bersama Joe Biden di White House, Washington DC, USA (kupang.tribunnews.com)   Bagaimana hubungan antara oligarki dalam setiap rezim pemerintahan yang pernah ada di Indonesia maupun global sepert

  Pidato Presiden Joko Widodo di hadapan pemimpin Uni Eropa terkait larangan ekspor nikel dan akan dilanjutkan larangan serupa oleh Presiden Jokowi, larangan bahan mentah lainnya seperti bauksit telah menimbulkan kegemparan.  Pidato Presiden Jokowi dianggap sangat menohok, yang bukan hanya mengejutkan para pemimpin negara-negara Uni Eropa dan ASEAN yang hadir di forum peringatan 45 tahun ASEAN dengan Uni Eropa tersebut, juga mengejutkan para pengamat politik Indonesia, maupun para kritikus, baik yang selama ini pro kepada kebijakan Presiden Joko Widodo maupun yang anti pada setiap kebijakan mantan Gubernur Jakarta dan Walikota Solo ini, yang sedang menjalankan tugas konstusinya, yaitu menuntaskan masa jabatan #jokowi2periode sampai 2024.    Untuk yang pro dengan kebijakan pemerintah atau Kabinet Indonesia Maju, mereka punya pandangan tentang siapa yang akan melanjutkan program Presiden Jokowi pasca Pilpres 2024, apakah itu pembangunan infrastruktur, dan terutama kelanjutan pembanguna

 Bekasi, 20 Desember 2022 Puluhan mahasiswa atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa STIE Mulia Pratama Kota Bekasi melakukan aksi unjuk rasa menindak lanjuti aksi pada hari Jum'at,16 Desember 2022 yang tidak menemukan titik temu dan solusi nya maka pada hari ini  Rabu,20 Desember 2022 mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kejari Kota Bekasi dan pemerintah kota Bekasi. Menindak lanjuti aksi yang sebelumnya terkait korupsi pembangunan di kota Bekasi, bahwa berdasarkan hasil temuan dan kajian BEM STIE Mulia Pratama bahwa banyak pelanggaran yang di lakukan oleh oknum pejabat sehingga banyak merugikan masyarakat Kota Bekasi, ada nya praktik KKN pada wilayah sektor pembangunan di Kota Bekasi, hal tersebut melanggar UU No.31 Tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi, UU No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi, nepotisme, Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Beberapa orator menyampaikan aspirasi nya di de

  Gagasan awal untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta adalah Presiden Sukarno pada era 1950an. Ketika itu Bung Karno merencanakan untuk membangun ibukota baru di Kalimantan Barat. Presiden Suharto punya pendapat berbeda dengan Sukarno, yaitu memilih daerah Jonggol, di kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak jauh dari Jakarta.  Presiden Suharto ketika itu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/1997 pada 15 Januari 1997. Belum sempat terlaksana, pada Mei 1998, pemerintahan rezim Orde Baru jatuh, dan tidak ada lagi pembicaraan pembicaraan tentang pemindahan Ibukota Baru di era Gus Dur maupun Presiden Megawati Sukarno Putri.  Menurut situs berita online kabar24.bisnis.com, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mewacanakan pemindahan ibukota pada Oktober 2010, bahkan ayah Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ini membuat tiga opsi terkait pemindahan ibukota:  Opsi Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota maupun pusat pemerintahan dengan pembenahan total.  Opsi Kedua, Jakarta t

  Pidato Presiden Joko Widodo ketika menghadiri Peringatan ke 45 tahun kemiteraan ASEAN Uni Eropa, selain mengejutkan para pemimpin negara-negara Uni Eropa & ASEAN, para pengamat politik pun tidak menyangka dengan inti pidato Presiden Jokowi tentang kemiteraan yang setara.  Presiden Jokowi menegaskan bahwa Uni Eropa dan negara-negara Barat lainnya tidak boleh mendikte dengan alasan bahwa hanya standar mereka lah yang lebih baik. Menyimak keseluruhan isi pidato Presiden Jokowi yang blakblakan tersebut - menurut komentar di media sosial - Jokowi disebut sebagai Bung Karno jaman now.  Gestur Presiden Jokowi ketika berpidato pada peringatan kemiteraan ASEAN - Uni Eropa di Brussel, Belgia (Imagge: rm.id) Presiden Sukarno pernah mengingatkan tentang penjajahan model baru, yang tidak menduduki suatu negara secara fisik dan menempatkan tentaranya di negeri yang "dijajah", namun ada cara yang lebih kuat, yaitu menguasai sumber daya alam dengan politik yang didasari paham neo kolon

  Yang mengejutkan adalah ketika Presiden Jokowi menyatakan tanpa ragu tentang pentingnya kesetaraan pada kemitraan Uni Eropa dengan ASEAN, dan saling menguntungkan. Pidato yang mengejutkan tersebut terjadi pada KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN - UNI EROPA pada 14 Desember 2022 di Gedung EUROPA, Brussel, Belgia.    Banyak pihak yang mengaitkan bahwa sikap Presiden Jokowi terhadap para pemimpin Uni Eropa adalah karena kekalahan pemerintah Indonesia yang digugat oleh negara-negara Eropa karena Indonesia membatasi ekspor bahan mentah seperti nikel, baik ke Eropa maupun Jepang.   Presiden Jokowi memang membuat kebijakan bahwa semua hasil tambang seperti nikel, emas, dan hasil tambang lainnya, termasuk bauksit agar diolah terlebih dahulu di Indonesia dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi, bukan diekspor sebagai bahan mentah atau raw material. Presiden Jokowi disambut resmi oleh Presiden Dewan Eropa Charles Michel dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen saat menghadiri K