Global & Indonesian Hot 🔥Topic

  Blantika politik Indonesia memang seru. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto jumpa Khofifah Indarparawansa, Gubernur Jawa Timur, yang akhirnya menimbulkan banyak tanda tanya alias kepo politik di kalangan pengamat, penggemar berita politik, dan tentu saja warganet di media sosial maupun media mainstream, yang uga telah menayangkan berbagai talkshow berkaitan agenda Prabowo di Jawa Timur setelah jumpa Khofifah.    Apakah Prabowo Subianto Ketum Partai Gerindra akan "meminang" Khofifah Indar Parawansa sebagak bakal calon wakil presiden pada Pemilu Serentak pada 2024 yang akan datang? Suasana Pertemuan Prabowo Subianto dengan Khofifah Indarparawansa (Image: voi.id)   Lalu, bagaimana dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin Ketum Partai Kebangkitan Bangsa - apakah Cak Imin tidak akan dijadikan sebagai bakal calon wakil presiden?  Padahal antara Gerindra dan PKB telah membentuk Sekretariat Bersama atau Sekber dan sudah sempat menerima kunjungan politik dari Partai NasDem.   

Politik adalah seni kemungkinan, bukan seperti 1 tambah 1. Sepertinya istilah itu benar adanya.  Banyak hal yang sangat mungkin terjadi. Warga Indonesia sudah mengetahui bagaimana semangatnya Surya Paloh ketika mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres Partai Nasdem untuk berlaga dengan kandidat lainnya pada Pilpres 2024.  Untuk mendukung pencalonan Anies Baswedan agar bisa didaftarkan sebagai calon presiden secara resmi di KPU, maka dibutuhkan dukungan partai lain. Partai NasDem pun cepat membentuk koalisi, yang disebut sebagai Koalisi Perubahan. Koalisi ini terdiri dari Partai NasDem, PKS dan Partai Demokrat.  Apakah PKS akan bergabung dengan Koalisi Gerindra dan PKB untuk Pilpres 2024? (Foto: Istimewa) Yang menarik adalah ketika Surya Paloh mengatakan bahwa Anies Baswedan diberikan mandat sepenuhnya untuk mencari cawapres, sebagai pasangannya jika nanti bisa menjadi Capres 2024. Sejak Anies Baswedan dideklarasikan, ternyata sampai saat ini Anies belum mendapatkan jodohnya, apaka

  Setiap keputusan yang diambil sebuah partai politik maupun ucapan dan gestur para elite atau politisi akan selalu ada dampaknya, baik kecil atau besar terhadap sebuah negara maupun partai politik itu sendiri. Meskipun dianggap terburu-buru, keputusan Partai NasDem untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres NasDem, memang ada dampaknya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.  Dampak jangka panjang antara lain adalah elektabilitas Partai yang dipimpin Surya Paloh ini pada pemilihan legislatif ketika pemilu serentak digelar pada 2024 mendatan.  Karena itu pertanyaan tentang apakah akan dampak politik bagi Partai Nasdem maupun bagi politisi diluar partai ini seperti  Puan Maharani, bahkan juga Prabowo Subianto,  AHY dan tentu saja bagi Ganjar Pranowo setelah Surya Paloh dengan sangat optimis men deklarasikan Aanies Baswedan sebagai  Capres yang diandalkan Partai NasDem. Apakah aksi politik Surya Paloh ini akan memberi dampak positif bagi NasDem, terutama untuk membangun koali

Buntut dari runtuhnya rezim Orde Baru dengan tumbangnya Presiden Suharto pada 1998 adalah berlakunya pemilihan umum dengan demokrasi langsung. Yang pertama mencicipi pemilihan presiden secara langsung adalah Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY pada 2004, dan berhasil mengalahkan Megawati Sukarno Putri.  Menjelang SBY menyelesaikan masa jabatannya di periode kedua, kembali terjadi pemilihan presiden secara langsung dengan euforia yang luar biasa. Mungkin karena ada calon presiden yang memiliki rekam jejak sebagai walikota Solo, dan secara fenomenal memenangkan Pilkada Jakarta 2012. Tokoh dari kota kecil yang pebisnis di bidang furniture ini, Joko Widodo alias Jokowi berhasil dua kali berturut-turut memenangkan Pilpres, baik 2014 maupun 2019.  Siapakah RI 1 & RI 2 yang bakal berkantor di Ibukota Nusantara, Penajam, Kalimantan Timur pasca Pilpres 2024 (Image: kate.id) Terjadi peristiwa dramatis, karena kubu Prabowo Subianto yang dikalahkan Jokowi, baik pada 2014 dan 2019, kemenangan Jo

  Edy Mulyadi salah satu kader PKS yang diduga telah melakukan penghinaan terhadap suku Dayak Kalimantan. Edy Mulyadi juga telah dilaporkan oleh berbagai komunitas dan ormas Suku Dayak yang merasa terhina terkait kata-kata Edy Mulyadi pada sebuah konferensi pers.  Sebagaimana telah diketahui para penonton televisi nasional, pembaca berita online dan media sosial, Edy Mulyadi menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak dan tempat kuntilanak. Edy juga menyebut kata monyet.  Edy Mulyadi (Image: kastara.id) Bahwa Edy Mulyadi juga melakukan kritik keras terhadap rencana Presiden Jokowi untuk memindahkan ibukota RI dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur. Bukan hanya itu, Edy Mulyadi juga menjuluki Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai macan yang mengeong.  Pegiat media sosial juga sempat dihebohkan oleh sebuah video di kanal Edy Mulyadi, yang viral karena ujaran Edy yang dianggap menghina warga Kalimantan, khususnya suku Dayak. Banyak ormas dan komunitas Suku Dayak seperti Ali

  Ada yang mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk menimang-nimang siapa yang paling pas menjadi penerus Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024. Meskipun begitu, tidak sedikit pengamat, media sosial dan penelitian melalui survey yang dilakukan untuk mengukur isi hati masyarakat tentang siapa yang akan berlaga atau diunggulkan Capres 2024.   Sementara itu Denny JA dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada kandidat presiden yang masuk katagori capres kelas premium untuk Pilpres 2024 mendatang. Menurut Denny dari semua calon presiden terkuat belum ada figure yang memiliki tingkat elektabilitas di atas 25 persen.   Terkait hal itu situs terkenal CNNIndonesia.com (3/7/2021) melaporkan apa yang dikatakan Adjie Alfaraby, peneliti LSI pada 17 Juni 2021 lalu, bahwa, "Semua capres yang namanya mengemuka ke publik, termasuk capres veteran Prabowo Subianto, elektabilitasnya hanya di bawah 25 persen," Warga sedang mengamati poster berisi foto p

Adi Prayitno Direktur Eksekutif  Parameter Politik Indonesia mengungkapkan bahwa survey yang dilakukan oleh lembaganya pada akhir Mei 2021 menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) masih memimpin dengan 22,1 persen, disusul Partai Gerindra dengan 11,9 persen, kemudian Partai Golkar dengan 10,8 persen. Yang menarik adalah  Partai Demokrat berada di posisi keempat dengan elektabilitas 8,4 persen dan PKS di posisi enam dengan 7,5 persen. Partai Demokrat yang menduduki posisi lumayan ini mungkin saja dipengaruhi oleh kalahnya pihak Moeldoko yang gagal untuk menjadikan arena dan hasil KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara sebagai kepengurusan yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM.  Beberapa logo partai di Indonesia (m.lampost.co) Sebagaimana dilaporkan oleh situs berita online CNNIndonesia.com (5/6/2021) dari hasil survey yang diperoleh oleh partai politik tersebut menurut Adi Prayitno ada faktor ketokohan yang menyukai Presiden Joko Widodo, Prabowo

Sejak ada pemilihan presiden secara langsung di Indonesia, baik partai politik dan warga +62 memiliki peluang untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden. Namun harus diakui demokrasi di Indonesia memang belum terlalu dewasa, baik dalam cara pandang maupun dalam aksi dan proses berdemokrasi di negeri Nusantara yang sangat majemuk ini.  Pikiran calon pemilih belum sepenuhnya didasarkan pada alasan logis seperti prestasi, kinerja dan program yang ditawarkan oleh para kandidat, baik yang ditawarkan oleh para calon legislatif (caleg), calon kepala daerah maupun pasangan capres dan cawapres. Ternyata ini bukan hal aneh.  Di negeri yang punya pengalaman panjang dalam berdemokrasi seperti di Amerika Serikat pun "emosi jiwa" dalam berpolitik pun terjadi, dan ini sangat terang benderang terjadi pada US Election 2020 antara Donald Trump VS Joe Biden.  Yang penting apa yang sudah terjadi di Amerika Serikat maupun yang pernah dialami Indonesia pada Pilpres 2019 dan terutama pada P

Ada banyak alasan untuk berpaling ke lain hati, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia bisnis dan politik. Perubahan pilihan adalah hal biasa dan normal-normal saja. Begitu pula ketika Muhammad Lutfi mantan Menteri Perdagangan pada era SBY kenapa lebih memilih patahana Presiden Joko Widodo bukan melabuhkan hatinya pada Prabowo Subianto yang juga didukung oleh Partai Demokrat yang ketika itu masih dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke 6.  Yang lumayan menggelitik adalah pendapat yang terucap dan dikutip oleh melekpolitik.com (2/2/2019), Muhammad Lutfi yang berperawakan tinggi ini mengatakan, bahwa Jokowi adalah  pemimpin yang hebat dibandingkan sosok mitologi Bandung Bondowoso dalam membangun infrastruktur.  Muhammad Lutfi bersama Istri (melekpolitik.com) Adalah fakta bahwa pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi sangat banyak membangun infrastruktur di berbagai bidang seperti pelabuhan laut, jalan tol, jembatan penghubung di daerah terpencil, bandar

Peristiwa ini terjadi pada Pilpres 2019 ketika ada komunitas fotografer terkenal yang terdiri dari para photographer professional berkumpul untuk menentukan apakah mendukung calon patahana Presiden Joko Widodo atau memilih Prabowo Subianto? Pada tayangan ini akan terungkap apa yang kira-kira membuat mereka untuk memilih Presiden Jokowi atau Jendral Prabowo sebagai Presiden atau RI 1 pada Pemilu 2019 yang lalu?