Global & Indonesian Hot 🔥Topic

  Semakin tinggi pohon, maka semakin kencang angin berembus. Inilah barangkali yang sedang dihadapi Presiden Joko Widodo, termasuk isu ijazah palsu Presiden Jokowi, yang bahkan dijadikan kasus di meja hijau.  Menjelang Pilpres 2024 masyarakat bukan hanya disibukkan oleh soal deklarasi capres dan safari politik, melainkan juga soal masa kuliah Jokowi, yang pernah dua periode menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan sedang menjalankan pemerintahan Jokowi 2 Periode.  Begitulah politik, sehingga tidak mudah untuk menjalani dunia yang penuh kemungkinan ini. Ada kawan dan lawan yang datang silih berganti, juga bisa bertukar posisi, dari kawan menjadi lawan, juga sebaliknya. Presiden Jokowi pun mengalami hal itu, bahkan ada pihak-pihak tertentu yang belum bosan untuk berbeda pendapat secara tajam dengan Presiden Jokowi, dari sejak 2014 dan sampai saat ini.  Presiden Jokowi memakai kacamata hitam & celana cutbray ketika kuliah (republika.co.id) Yang menarik, namun sering membuat ba

 Heru Budi Hartono sejak 17 Oktober 2022 secara resmi bertugas di Balai Kota DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan, yang resmi lengser pada 16 Oktober 2022. Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar fokus pada masalah banjir dan kemacetan.  Dengan pengalaman sebagai Wali Kota Jakarta Utara, dan pernah menduduki jabatan penting di era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, maupun di jaman Jokowi sebagai Gubernur, Heru Budi Hartono sebenarnya sudah bisa memetakan persoalan dan masalah yang ditinggalkan oleh Anies Baswedan.  Selain persoalan banjir, pagelaran balapan mobil listrik atau Formula E yang digagas oleh Anies merupakan tantangan untuk Budi Hartono, terutama soal anggaran dan commitment free yang menjadi kontroversi, karena diduga sangat besar, dibandingkan dengan fee yang dibayar oleh kota-kota terkenal di beberapa negara lainnya.  Heru Budi Hartono bersama Presiden jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.  Salah satu janji kampanye Anies Baswedan terutama program rumah DP

 Komedian Cak Lontong memang berani ngerjain Menteri seperti Susi Pudjiastuti pada era pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Cak Lontong yang terkenal dengan Salam Lemper ini juga tercatat pernah ngerjain Menteri Jaman Presiden SBY, yaitu Muhamad Lutfi.   Pada 2019 ketika sedang ramainya kampanye pemilihan umum presiden, lagi-lagi Cak Lontong ngerjain tokoh bisnis muda, yang merupakan Ketua Tim Sukses #jokowi2periode yaitu Erick Thohir.   Pada acara Jumat Jempol tersebut, Cak Lontong habis-habisan ngerjain Erick Thohir, pengusaha top yang sekarang menjadi Menteri BUMN di Kabinet Indonesia Maju. Erick Thohir & Cak Lontong (Image: Istimewa dari berbagai sumber)   Cak Lontong adalah komedian yang terkenal dengan slogan atau kata #mikir dan #salamlemper ini memang selalu bikin heboh panggung lawak atau komedi dimanapun dia manggung, apakah di acara televisi dan panggung terbuka lainnya. Biasanya Cak Lontong tampil bareng parnter Akbar comedian lucu, yang biasanya rajin memakai to

  Setiap keputusan yang diambil sebuah partai politik maupun ucapan dan gestur para elite atau politisi akan selalu ada dampaknya, baik kecil atau besar terhadap sebuah negara maupun partai politik itu sendiri. Meskipun dianggap terburu-buru, keputusan Partai NasDem untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres NasDem, memang ada dampaknya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.  Dampak jangka panjang antara lain adalah elektabilitas Partai yang dipimpin Surya Paloh ini pada pemilihan legislatif ketika pemilu serentak digelar pada 2024 mendatan.  Karena itu pertanyaan tentang apakah akan dampak politik bagi Partai Nasdem maupun bagi politisi diluar partai ini seperti  Puan Maharani, bahkan juga Prabowo Subianto,  AHY dan tentu saja bagi Ganjar Pranowo setelah Surya Paloh dengan sangat optimis men deklarasikan Aanies Baswedan sebagai  Capres yang diandalkan Partai NasDem. Apakah aksi politik Surya Paloh ini akan memberi dampak positif bagi NasDem, terutama untuk membangun koali

Menyimak proses suksesi di Indonesia pasca reformasi 1998, memang sangat menarik, kemudian semakin dinamis terutama setelah pemilihan presiden secara langsung dimulai pada 2004. Lebih heboh lagi pada saat Presiden Joko Widodo terpilih untuk kedua kalinya pada 2019. Obrolan tentang siapa yang harus jadi pengganti atau penerus Presiden Jokowi, bahkan sudah mulai dibicarakan sebelum Presiden Jokowi dilantik sebagai RI 1.  Di semua negeri yang ada di dunia, apapun sistem pemerintahan dan ideologi politiknya, persoalan suksesei seorang presiden, perdana menteri, bahkan raja dan ratu merupakan pembicaraan sangat popular untuk diperbincangkan.  Para ahli sejarah dan politik sepakat bahwa, siapapun yang terpilih menjadi pemimpin baru, akan ada proses pencarian calon atau kandidat yang diproses kemunculannya oleh King Maker. Istilah ini tidak harus merujuk, apakah dia seorang pria atau perempuan.  Ternyata mencari kingmaker dan Capres 2024 sebelum era Jokowi hingga jaman Sukarno atau Bung Karno

 Tim Penilai Akhir (TPA) pilih Heru Budi Hartono, yang saat ini masih bertugas sebagai Kepala Sekretaris Presiden sebagai Pejabat Gubernur DKI Jakarta atau sering disebut PLT. Sebelum Heru bertugas di Balai Kota, Presiden Joko Widodo ungkap rekam jejak Heru Budi Hartono.  Presiden Jokowi menyatakan bahwa, “Saya kan sudah kenal Pak Heru, lama sekali sejak jadi apa wali kota di DKI. Kemudian, waktu memegang badan keuangan. Saya tahu betul rekam jejak secara bekerja, kapasitas, dan kemampuan. Saya tahu semuanya,”  Heru Budi Hartono bersama Presiden Jokowi dan Ahok, Komisaris Utama Pertamina.  (Jatimnetwork.com)  Hal itu diungkap oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, sebagaimana dilaporkan situs beritasatu.com  (10/10/2022). Kemudian Presiden Jokowi yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.   Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa selain punya integritas, Heru merupakan pejabat pemerintah yang memiliki cara berkomunikasi s

  Ada televisi yang menyebut bahwa PDI Perjuangan telah melakukan maraton politik karena ada dua pertemuan yang hampir bersamaan, dimana Presiden Jokowi bertemu Presiden ke 5 Megawati Sukarno Putri di Istana Batu Tulis, Bogor dan pertemuan santai Puan Maharani dengan Airlangga Hartarto di Monumen Nasional atau Monas.  Dua pertemuan tersebut tentu bukan sekadar kebetulan karena terjadi pasca Surya Paloh deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 dari Partai NasDem. Belum lagi Anies rajin melakukan silahturahmi politik di tengah suasana banjir Jakarta. Setelah beremu Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Anies pun bertemu dengan Muhamad Rizieq Shihab, yang sudah menikmati masa bebas bersyarat setelah menjadi terpidana kasus pelanggaran prokes di masa pandemi.  Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan mendapat dukungan gaspol dari Habib Rizieq atau FPI, yang juga telah dibubarkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pertemuan tersebut patut diduga merupa

  Analisa politik para pengamat yang sering muncul di televisi nasional atau berbagai podcast yang semakin menjamur di Indonesia sudah biasa kita dengar, yang sudut pandangnya dari ilmu politik dan sosial arus utama. Jarang sekali ada pengamatan yang merujuk pada kearifan lokal, yang sudah ratusan tahun sudah eksis dalam budaya Indonesia.  Seorang pengamat politik & sosial budaya kontenporer, Y. Sunarto ternyata punya sudut pandang sangat unik dengan melihat blantika politik Indonesia terkini dengan referensi Mahabrata, khususnya menjelang perang Baratayudha.  Kalau kita membaca Buku Bhagawat Gita, maka kita akan bisa memahami bagaimana Sri Kresna dalam melihat Arjuna yang bimbang dan galau menjelang perang antara Pandawa Lima melawan pihak Kurawa.  Yang menarik pula bagaimana Sri Kresna sebagai Sais Kereta Perang Arjuna dalam merancang strategi untuk memenangkan pihak Pandawa.  Siapa Pilihan Sri Kresna?  Apakah Megawati dan tokoh elite politik lainnya akan memilih siapa sebagai ja