Global & Indonesian Hot 🔥Topic

Sejak ada pemilihan presiden secara langsung di Indonesia, baik partai politik dan warga +62 memiliki peluang untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden. Namun harus diakui demokrasi di Indonesia memang belum terlalu dewasa, baik dalam cara pandang maupun dalam aksi dan proses berdemokrasi di negeri Nusantara yang sangat majemuk ini.  Pikiran calon pemilih belum sepenuhnya didasarkan pada alasan logis seperti prestasi, kinerja dan program yang ditawarkan oleh para kandidat, baik yang ditawarkan oleh para calon legislatif (caleg), calon kepala daerah maupun pasangan capres dan cawapres. Ternyata ini bukan hal aneh.  Di negeri yang punya pengalaman panjang dalam berdemokrasi seperti di Amerika Serikat pun "emosi jiwa" dalam berpolitik pun terjadi, dan ini sangat terang benderang terjadi pada US Election 2020 antara Donald Trump VS Joe Biden.  Yang penting apa yang sudah terjadi di Amerika Serikat maupun yang pernah dialami Indonesia pada Pilpres 2019 dan terutama pada P

Memimpin rumah tangga mungkin rumit, bisa juga sederhana. Begitu juga memimpin suatu daerah seperti desa, kota, provinsi dan negara. Sang pemimpin diharapkan oleh warganya untuk membuat warganya sejahtera, maju, modern dan sekaligus keren. Dalam kondisi normal, ada ruang yang lebih luas untuk memperindah dan membuat sesuatu yang unik. Bila perlu monumental dan bisa bertahan sepanjang masa.  Namun di masa yang sulit seperti ketika terjadi pandemi global yang diakibatkan oleh Covid-19 yang menularkan virus Corona, seorang pemimpin tentu mulai harus berfikir yang berbeda daripada sebelumnya.  Wajah baru perumahan di Lenteng Agung (LA), Jakarta setelah diwarnai (hops.id) Ketika Gubernur Anies Baswedan mengutarakan idenya untuk ngecat genteng di salah satu wilayah Jakarta Selatan dengan warna-warni, bahkan dengan ornamen unik seperti ondel-ondel yang merupakan simbol seni budaya khas Betawi, maka timbul suara pro dan kontra.  Setelah proses pengecatan itu selesai, banyak muncul foto-foto d

Omong-omong, apakah masih nyaman di tempat pekerjaan sekarang ini?  Tentu urusan puas atau tidak adalah tergantung pada perasaan masing-masing. Mungkin ada hal yang mengganggu karena ada ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), apalagi di masa sulit gara-gara pandemi global yang diakibatkan oleh Covid-19 atau virus Corona.  Lalu, apa yang harus dilakukan jika ingin membangun bisnis baru dalam katagori Start-Up business? Apakah ada hubungan antara usia dan faktor lain kalau ingin menjadi pengusaha atau entrepreneur di jaman now?  Inilah saatnya menyaksikan tayangan ini karena ada tips unik dari pakar bisnis terkenal seperti William Wiguna dan Mr. Seno.  Mereka adalah bagian dari Mahajana, sebuah Komunitas yang punya perhatian pada semangat membangun Indonesia dari berbagai aspek, termasuk bisnis.  William Wiguna berbaju batik duduk di sebelah kiri Ida Arimurti Ketua Umum Komunitas Mahajana pada acara bedah buku di sebuah mall di Jakarta Selatan pada tahun 2019 ( Photo: New Inspiration Ch

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah memberikan fatwa kehalalan bagi vaksin Sinovac. MUI menyatakan bahwa Vaksin Covid-19 produksi Sinovac adalah halal dan suci. Setelah itu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga sudah memberikan ijin yang disebut Emergency Use Authorization (EUA). Sebagaimana diketahui Presiden Jokowi juga sudah siap untuk menerima vaksin pada Rabu, 13 Januari 2021.  Sebagaimana dilaporkan oleh nasional.kontan.id (11/1/2021) dengan dilaksanakannya vaksinasi secara bertahap diharapkan akan menekan angka penularan virus Corona dan segera mengakhiri masa pandemi Covid-19.  Budi Gunadi Sadikin mendapat ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo setelah dilantik sebagai Menteri Kesehatan di Istana Negara (tribunnews.com) Situs nasional.kontan.id juga melaporkan pula pernyataan  Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin  pada konferensi pers di Istana Presiden mengatakan bahwa,  "Mengenai vaksinasi, Insya Allah kita akan mulai di hari Rabu dan akan dimulai oleh Pr

Sikap Presiden USA, Donald Trump yang menyatakan perang dagang terhadap Tiongkok mungkin dianggap berlebihan, namun setelah sebuah percakapan Donald Trump yang menunjukkan bahwa Trump meminta suara untuk membatalkan kemenangan Joe Biden di Georgia mungkin bisa disebut sebagai Trump Gate.  Menurut laporan nasional.kompas.com (4/1/2020) disebutkan bahwa, b eberapa pengamat politik menyamakan peristiwa ini dengan rekaman Watergate. Sejarah telah menuliskan bahwa rekaman tersebut menyebabkan lengsernya Presiden Richard Nixon. Carl Bernstein salah satu reporter yang ikut andil melengserkan Nixon menyebutnya "senjata rekaman paling ampuh".  Kisah skandal Presiden Nixon terkait Watergate ini sudah difilmkan dengan pemeran Robert Redford dan Dustin Hoffman dengan judul All The President's Men , yang mungkin menarik untuk disaksikan.  Donald Trump di Gedung Putih, Washington DC, USA (suara.com) Apakah rekaman tersebut akan membuat Donald Trump akan mengundurkan diri? Mungkin tidak

Sepertinya banyak yang terkejut dengan pilihan Presiden Joko Widodo ketika memilih Budi Gunadi Sadikin alias BGS sebagai Menteri Kesehatan saat melakukan reshuffle kabinet. Padahal BGS bukan seorang dokter. Inilah keunikannya yang mungkin menarik perhatian PM Susbandono, seorang penulis ternama yang juga nara sumber yang sering memberikan pencerahan di berbagai seminar, workshop dan radio. PM Susbandono, penulis, pembicara dan nara sumber seminar & radio terkenal (perspektifbaru.com) Dengan keahlian serta pengalaman panjang PM Susbandono yang akrab dengan sapaan Pak Sus ini selalu menulis tentang hal-hal menarik terkait kepemimpinan, human resources dan aspek lain tentang kehidupan dengan perspektif yang sangat kekinian.  Demikian pula artikel yang ditulis Pak Sus berjudul Budi Gunadi Sadikin. Meskipun judulnya pendek, saya yakin pasti ada sesuatu yang bisa disorot dan patut menjadi renungan di awal 2021 yang penuh tantangan ini.  *Budi Gunadi Sadikin**/ @pmsusbandono 1 Januari

Sebagaimana telah banyak diberitakan oleh televisi nasional, media mainstream, berita online maupun percakapan yang ramai di media sosial tentang pembubaran FPI, tersebar pula kabar diperpanjangnya masa penahanan pendiri FPI, Rizieq Shihab. MRS ditahan karena menjadi tersangka kasus kerumunan dan terjerat pasal penghasutan. Muhammad Rizieq Shihab alias MRS yang ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya masa penahannya diperpanjang selama 40 hari. Lima tersangka lainnya yang terkait kasus MRS hanya dikenai wajib lapor seminggu dua kali, setiap Senin dan K Mamis. Mereka yang dikenai wajib lapor adalah Ketum FPI Ahmad Shabri Lubis, Panglima Laskar Pembela Islam (LPI), Maman Suryadi, Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia Acara, dan Ali Bin Alwi Alatas selaku Sekretaris Acara, begitu pula Idrus selaku Kepala Seksi Acara. Menurut laporan cnnindonesia.com (30/12/2020) alasan perpanjangan penahan terhadap MRS karena pemeriksaan terhadap tersangka kerumunan ini belum tuntas. Hal itu dikemukakan

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa FPI sebagai organisasi terlarang. Berdasarkan keputusan ini pemerintah melarang semua aktivitas yang dilakukan oleh dan mengatasnamakan FPI. Ini merupakan keputusan penting di era Presiden Jokowi menjelang tahun baru 2021. Keputusan yang cukup mengejutkan ini diumumkan oleh Mahfud MD pada hari ini, Rabu, 30 Desember 2020.  Mahfud MD, Menkopolhukam dan MRS Ketua FPI (tribunnews.com) Menurut cnnindonesia.com (30/12/2020) Keputusan penting ini diambil di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang melarang Front Pembela Islam (FPI) melakukan segala aktivitas. Penggunaan simbol-simbol FPI juga tidak lagi diperkenankan.  Menkopolhukam Mahfud MD juga menegaskan hal itu saat jumpa pers di hadapan para wartawan, "Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan hentikan setiap kegiatan FPI karena FPI tidak lagi memiliki legal standing, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa,"  Kemudian Mahfud MD yang juga pernah menjadi Ketua MK dan Menteri Pert

Puluhan tahun berbagai aset negara tidak terurus legalitasnya, bahkan banyak masih dalam sengketa dengan pihak lain. Hal ini diungkap oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil. Penertiban aset milik negara mulai digencarkan pada era Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan bantuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sampai saat ini KPK telah membantu berbagai aset Kementerian Sekretariat Negara. Nilai aset yang bisa diselamatkan sebesar Rp 548,2 triliun yang terdiri dari Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kawasan Kemayoran dan Monumen Nasional (Monas).   Monumen Nasional atau Monas adalah icon Ibu Kota Republik Indonesia dan nasional yang merupakan aset Kementerian Sekretariat Negara bersama Pemprov DKI Jakarta, sehingga setiap kegiatan seperti renovasi dan event besar yang akan diadakan juga harus medapat persetujuan Kementerian Setneg sebagai pemilik aset, bukan hanya ijin dari Pemda DKI Jakarta.  Air Mancur Menari di Monumen Nasional (Monas) Jakarta  pa

Berbagai negara termasuk Indonesia telah menerima vaksin Covid-19 yang akan digunakan untuk mencegah penularan virus Corona lebih luas. Pro kontra tentang vaksin yang sangat dibutuhkan umat manusia di pandemi global ini sudah terjadi sejak awal dunia diserang virus mematikan ini. Selain masalah bahan baku, harga dan proses pembuatannya, timbul pula pertanyaan tentang halal dan tidaknya vaksin yang sangat dinantikan warga dunia di planet Bumi.  Kehalalan vaksin Covid-19 menjadi isu dan topik utama di Indonesia. Selain meminta Badan POM untuk memeriksa bahan baku dan proses pembuatan vaksin ini, Pemerintah Indonesia juga mengajak Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk ikut memeriksa halal atau tidaknya vaksin ini. Pada waktunya MUI akan memberikan sertifikat halal seperti yang biasa dilakukan untuk produk makanan dan minuman.  Suasana di Kuala Lumpur, Malaysia (kompas.com) Menurut cnbcindonesia.com (10/12/2020) di Malaysia kehalalan vaksin Covid-19 juga menjadi topik seperti di Indonesia